TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono menilai disetujuinya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang baru bermuatan politik. "Posisi BIN di era reformasi ini seperti jabatan politik layaknya menteri dan duta besar," katanya saat ditemui awak media di kantor Wakil Presiden, Kamis, 8 September 2016.

Karena seperti jabatan politik, kata Hendropriyono, Budi Gunawan akan kurang berperan dalam hal teknis intelijen. Sebaliknya, teknis intelijen akan lebih bergantung pada posisi Wakil Kepala BIN dan jajarannya.

Menurut Hendro, hal ini lazim karena di banyak negara pun demikian. “Direktur intelijennya orang swasta, dipilih karena dekat Presiden. Jadi seperti political appointee."

Namun ia buru-buru menegaskan bahwa ini hanyalah pandangannya yang bisa saja salah. Apalagi, menurut Hendro, Budi sebenarnya polisi intelektual. "BIN kan butuh intelektual, bukan yang jago manuver fisik.” Kepala BIN, kata Hendro, tidak bisa menangkap orang, tapi bisa mencegah seseorang sebelum berbuat salah.

Mengenai kemungkinan kehadiran Budi di BIN bisa menimbulkan konflik di lembaga tersebut, yang selama ini lekat dengan sosok militer, Hendropriyono mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Namun semua akan bergantung pada kualitas kepemimpinan Budi. "Terjadi resistansi atau tidak, bergantung pada pimpinannya."

DPR akan mengirim surat persetujuan rapat paripurna atas hasil uji kelayakan Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo petang ini. Dengan begitu, Budi bisa saja dilantik dalam waktu dekat.

ISTMAN MP