Harta Repatriasi Tax Amensty Paling Banyak dari 5 Negara Ini

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 7 September 2016 01:06 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. Menurut Jokowi, pecanangan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menuturkan, sampai saat ini, jumlah harta repatriasi dan deklarasi luar negeri program pengampunan pajak (tax amnesty) berasal dari lima negara. “Negara itu adalah Singapura, Australia, Swiss, Amerika Serikat, dan Virgin Island (British),” kata Yoga, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2016.

Yoga berujar, hingga saat ini pihaknya telah menerima 31.322 surat pernyataan harta, dengan total uang tebusan tax amnesty Rp 4,78 triliun dan harta deklarasi Rp 223,89 triliun. Adapun jumlah harta deklarasi luar negeri mencapai Rp 35,60 triliun, repatriasi Rp 13,08 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 175,21 triliun.

Menurut dia, sejauh ini mayoritas peserta tax amnesty adalah wajib pajak orang pribadi non-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan rata-rata deklarasi harta Rp 10,66 miliar dan uang tebusan Rp 259 juta.

Sementara itu, berdasarkan jenis usaha, sebanyak 86,74 persen dari jumlah deklarasi harta, atau sebesar Rp 194,22 triliun, berasal dari tiga sektor usaha. Pertama, kegiatan jasa lainnya sebesar Rp 137,77 triliun dengan 14.332 wajib pajak. Kedua, perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 43,59 triliun dengan 10.313 wajib pajak. Ketiga, industri pengolahan sebesar Rp 12,85 triliun dengan 1.406 wajib pajak.

Sedangkan kelompok harta yang paling besar dideklarasi adalah kas dan setara kas sebesar 36,25 persen; investasi dan surat berharga 26,80 persen; tanah, bangunan, dan harta tak bergerak lain 16,34 persen. Yoga mengatakan pihaknya mengantisipasi lonjakan permohonan tax amnesty pada pekan kedua hingga akhir September. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan ketentuan, prosedur, sarana, dan prasarana, serta sistem teknologi informasi.”

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya