Djarot: Ilyas Karim Bukan Pengibar Bendera Pusaka  

Reporter

Selasa, 6 September 2016 14:34 WIB

Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan Ilyas Karim, yang merupakan salah seorang warga Rawajati, Jakarta Selatan, yang terkena penggusuran, bukanlah pengibar pertama bendera merah putih saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut Djarot, dia telah mengecek identitas asli dari sosok yang mengaku veteran itu. "Enggak benar, dia bukan pengibar bendera. Itu sudah ditanyakan kepada Wali Kota Jakarta Selatan (Tri Kurniadi)," katanya di Balai Kota, Selasa, 6 September 2016.

Djarot mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Pengibar bendera saat itu hanya berjumlah dua orang, yakni Latief Hendraningrat dan Soehoed Sastro Koesoemo. Latief adalah seorang prajurit Peta berpangkat Sudanco (komandan kompi). Sedangkan Soehoed merupakan seorang pemuda dari barisan pelopor.

Djarot mengingatkan agar tidak terjadi pembelokan sejarah. "Yang mengibarkan bendera itu ada dua. Jangan ada pembelokan sejarah, dong. Bagaimanapun, Pak Latif dan Pak Soehoed Sastro Koesoemo punya keturunan," ujarnya.

Djarot mengatakan ada kemungkinan Ilyas Karim juga sama-sama pejuang pada zaman penjajahan dulu. Namun sudah dipastikan dia bukan pengibar bendera pusaka. Djarot pun menuturkan pemerintah DKI Jakarta sudah memberikan hibah berupa apartemen, tapi malah dijual.

Kejadian serupa pernah dialami Djarot saat ia menjabat Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Waktu itu, tiba-tiba muncul orang yang mengaku sebagai Supriyadi, seorang tentara pribumi atau yang dulu dikenal dengan Peta (Pembela Tanah Air) di Blitar pada 1943. "Padahal dia kan sudah hilang. Gegerlah itu. Padahal Supriyadi pernah dipanggil Soekarno dan mau dijadikan menteri pertahanan, tapi enggak muncul," ucapnya.

Pada saat penggusuran di Rawajati, Ilyas Karim menyatakan diri sebagai seorang veteran. Ia menyebut diri sebagai pengibar bendera merah putih pertama.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Belajar Sejarah, Ini 7 Rekomendasi Film Kemerdekaan Indonesia

17 Agustus 2022

Belajar Sejarah, Ini 7 Rekomendasi Film Kemerdekaan Indonesia

Belajar sejarah tak melulu dari buku melainkan juga bisa lewat menonton film. Simak ulasannya di sini.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Pelurusan Sejarah Ratu Kalinyamat Harus terus Diupayakan

5 Juni 2022

Pelurusan Sejarah Ratu Kalinyamat Harus terus Diupayakan

Menyosialisasikan perjuangan Ratu Kalinyamat lewat pagelaran seni-seni tradisional yang digemari masyarakat, harus terus ditingkatkan.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya