TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik Lippo Group, James Riady, mendatangi Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besar Empat, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat, 2 September 2016. Kedatangannya itu untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan program amnesti pajak yang sedang dijalankan pemerintah. "Ini merupakan tanggung jawab kami dan merupakan panggilan untuk ambil bagian," katanya.
Menurut James, ia memutuskan mengikuti program itu karena merasa aturan mengenai amnesti pajak memotivasi dan mengajak semua pihak masuk sistem. "Saya baca undang-undang mengenai tax amnesty dan melihat isinya itu begitu sempurna," ujarnya. Ia pun tersentuh oleh kinerja Direktorat Perpajakan untuk mensosialisasi program amnesti pajak.
Baca: Ikut Tax Amnesty, James Riyadi Laporkan Harta Pribadi
James mengatakan ia baru melaporkan hartanya karena selama ini sistem di Indonesia dinilai tidak sempurna. "Akibatnya, orang berada di luar sistem formal mau tidak mau," tuturnya. "Selama ini tak ada di dalam pikiran saya untuk tidak jujur. Di dalam pikiran saya cuma ada kerja, kerja, kerja, lebih cepat supaya bisa membangun, menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil."
Sekarang dia memutuskan mengikuti dua layanan amnesti pajak, yaitu deklarasi dan repatriasi. Namun ia tak menyebutkan jumlah totalnya. "Jika disebutkan, saya khawatir akan menimbulkan spirit yang tidak sehat," ucapnya. Ia khawatir masyarakat akan ketakutan karena seolah-olah semua harus mengumumkan nilai aset yang dilaporkan.
Menurut James, ia akan menyalurkan dananya ke investasi di sektor riil. "Karena paling banyak menjanjikan," katanya. Investasi tersebut nantinya disalurkan untuk pembangunan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut mengatakan institusinya akan selalu mensosialisasi amnesti pajak. Ia mendorong semua anggota Kadin berpartisipasi dalam program tersebut.
Baca: Heboh Panama Papers Dibuka: Ini Orang Kaya RI yang Disebut
Sebelumnya diberitakan, nama James tercantum dalam dokumen Panama Papers. Ia menyewa firma hukum itu untuk mendirikan perusahaan cangkang bebas pajak di luar negeri. James tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Menurut data Forbes, kekayaan keluarga Riady mencapai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 27,9 triliun.
PUTRI ADITYO | VINDRY FLORENTIN
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
8 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
38 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
41 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
48 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini
4 Januari 2024
KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif
3 Januari 2024
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden
12 Desember 2023
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.
Baca SelengkapnyaStrategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam
12 Desember 2023
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca Selengkapnya