TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut Provinsi Aceh dan Papua sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan pemilihan kepala daerah tertinggi dibanding daerah lain.

Dia pun mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik untuk membahas indeks kerawanan pemilu ini, yang menghitung tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada di setiap daerah. "Aceh sangat tinggi (indeks kerawanannya), kemudian Papua. Kita selesaikan satu-satu," ucap Wiranto di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Agustus 2016.

Seusai pertemuan, Wiranto menyatakan beberapa parpol setuju memprioritaskan penyelesaian konflik pilkada di daerah. "Untuk kita eliminasi, apakah itu masalah biaya penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih, konflik peserta pilkada, semuanya kan kita harus tahu," ujarnya.

Baca: Kenapa Ahok Akhirnya Pilih Jalur Partai di Pilkada DKI?

Menurut Wiranto, koordinasi dengan parpol dapat membantu menurunkan indeks kerawanan yang terjadi di daerah. Namun dia menilai angka IKP tidak mungkin diturunkan menjadi nol. "Tapi minimal menjadi rendah sekali, sehingga hal yang tak diinginkan saat pilkada bisa kita eliminasi," tuturnya.

Aparat keamanan pun diminta terlibat untuk mengatasi konflik yang timbul saat pilkada. Dalam pertemuan di rumahnya, Wiranto mengundang Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Torry Djohar Banguntoro. "Biar mereka mengerti ini bukan pekerjaan satu lembaga saja, tapi semua lembaga terkait."

Baca: Masinton Anggap Mudah Kalahkan Ahok di Pilkada Jakarta

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham, yang juga datang ke rumah Wiranto, mengatakan setiap parpol diminta pemerintah memberi masukan. "Soal bagaimana mengatasi kerawanan diproyeksikan muncul di sejumlah daerah," ucapnya seusai pertemuan, Selasa siang.

Saat merilis IKP pada Senin kemarin, Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan adanya wilayah yang rawan pelanggaran pemilu. "Kami menemukan 101 titik yang terkait dengan penyelenggara, kontestasi, dan partisipasinya," ujar Muhammad, Ketua Bawaslu, di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Hasil analisis terkait dengan IKP, menurut dia, bisa menjadi peringatan dini kerawanan penyelenggaraan pilkada serentak.

YOHANES PASKALIS

Terpopuler:
Dicopot dari Ketua PDIP Jakarta, Ini Komentar Bambang DH
Bambang D.H. Dicopot dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta
Reza Artamevia Turut Diperiksa Bersama Gatot Brajamusti
Video Freddy Budiman Sebut Tiga Nama Aparat