Ini Alasan Jusuf Kalla Tolak Gagasan Sekolah Parlemen  

Reporter

Senin, 29 Agustus 2016 21:36 WIB

Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak ide sekolah parlemen yang dicetuskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin. Kalla mengatakan pelatihan kader telah dilakukan tiap partai. "Masing-masing partai membuat pelatihan kader," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Kalla, sebelum menjadi anggota legislatif, anggota partai seharusnya sudah memahami tugas dan fungsi anggota DPR. Untuk itu, 560 anggota DPR seharusnya sudah memahami tugas dan fungsi mereka saat sudah duduk di DPR. "Sebelum dipilih, kan, mereka harus mampu bicara soal DPR. Diadakan penataran oleh masing-masing partai," ucapnya.

Baca: Gatot Brajamusti Ditangkap, di Tempat Ini Narkoba Disimpan

Sebelumnya, Ade Komarudin alias Akom mengutarakan gagasannya agar DPR membangun sekolah parlemen. Menurut dia, sekolah parlemen dibutuhkan karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas orang-orang yang lolos menjadi anggota Dewan.

Akom mengatakan semua anggota Dewan diharuskan mengetahui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan sekolah parlemen, anggota Dewan akan diajarkan cara membahas dan merancang undang-undang. "Cara mengerjakannya hingga membahas dan merancang undang-undang," kata Akom, Jumat pekan lalu.

Baca Juga: Di Medsos Ada Polwan Dicium Polisi, Kapolri Bereaksi

Politikus Partai Golkar ini meyakini, dengan adanya sekolah parlemen, kualitas anggota Dewan bisa ditingkatkan. "Bila dari awal nilainya enam, begitu dididik bisa delapan, bahkan sembilan. Jadi dia siap tempur," katanya. Meski Akom mengakui banyak anggota DPR yang kompeten, ia berpendapat anggota Dewan tetap membutuhkan pendidikan agar mengerti fungsi dan tugasnya sebagai legislator.

AMIRULLAH | AHMAD FAIZ

Baca Juga:
Cerita Ahok Soal Jokowi dan Lahan 2 Hektare di Kemang
Barang Aa Gatot Disita, dari Vibrator hingga Pistol

Berita terkait

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

2 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

13 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

16 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya