TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berseloroh bahwa dia selama ini hanya berpura-pura berperan sebagai gubernur. Hal itu dikatakan untuk menanggapi pernyataan Masinton Pasaribu yang menyebut Ahok lebih cocok jadi wakil gubernur (wagub) jika ingin diusung PDI Perjuangan.

"Memang (wagub). Gua memang cocoknya jadi Wagub, kok," kata Ahok di kantor pusat PD Pasar Jaya, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016. Masinton adalah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Ahok, sosok gubernur yang sebenarnya selama ini adalah Joko Widodo atau Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan ia hanya meneruskan pekerjaan Jokowi.

"Gubernur aslinya itu kan masih Jokowi dan gua masih (jadi) wagub. Cuma, karena dipinjam (jadi) Presiden, gua kaya akting (jadi) gubernur," tutur Ahok terkekeh.

Kepada wartawan di kompleks parlemen, Masinton mengatakan Ahok diminta realistis bila ingin diusung PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. "Kita melakukan simulasi internal yang paling mungkin. Bila Ahok mau didukung PDIP, dia harus realistis mau jadi cawagub," kata Masinton.

Pernyataan itu dilontarkan terkait dengan perolehan kursi PDIP di DPRD DKI Jakarta. PDIP memiliki 28 kursi di sana. Sedangkan tiga partai pengusung Ahok, yakni Hanura, NasDem, dan Golkar, mendapat 24 kursi.

Karena itu, Ahok diminta realistis. "Ahok harus realistis, jika enggak mau jadi cawagub, jangan memaksakan diri (maju) melalui PDI Perjuangan," kata Masinton, anggota Komisi III DPR.

PDIP akan mengkomunikasikan simulasi internal tersebut kepada tiga partai pengusung Ahok. Tiga simulasi pasangan tersebut ialah Djarot Syaiful Hidayat-Ahok, Tri Rismaharini-Ahok, dan F.X. Hadi Rudyatmo.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai, Ahok membuat kekeliruan seusai bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan Djarot di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 17 Agustus 2016.

Kepada wartawan, Ahok membantah tujuan pertemuan itu untuk mendaftarkan diri agar dia diusung PDIP. Ia mengaku meminta izin agar Djarot jadi pasangannya. "Seakan menghadapkan Djarot sebagai kader dan struktur PDIP secara keseluruhan," kata Hendrawan Supratikno.

Banyak pengurus PDIP Jakarta menyatakan sikap menolak Ahok. Salah satu bentuk penolakan itu dikemukakan pada Rabu, 24 Agustus 2016, di kantor pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Saat itu berlangsung aksi Tapa Pepe yang dipimpin Djoemali Darmokondo, asal Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. "Saya dapat ilham dari lereng Gunung Kawi disuruh ke sini (PDI Perjuangan), yang menyatakan PDI Perjuangan telah kehilangan telunjuk atau arah," katanya.

Djoemali mengatakan aksi ini merupakan bentuk protes rakyat terhadap penguasa atas kondisi bangsa yang tidak stabil. Dia bercerita, pada zaman kerajaan Majapahit, tradisi Tapa Pepe atau berjemur beramai-ramai digelar untuk menyampaikan aspirasi kepada raja di alun-alun keraton.

Djoemali menjelaskan, dia dan tiga rekannya sengaja datang ke DPP PDIP karena mendengar partainya akan mengusung Ahok dalam pilkada Jakarta 2017.

LARISSA HUDA