Pengamat Prediksi PDIP Tak Usung Ahok, Ini Alasannya  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 25 Agustus 2016 00:36 WIB

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Vox Populi Center Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan sejumlah hal yang, menurut dia, menjadi alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. “PDIP yang berbeda dengan partai lain, tentu punya pakem tersendiri dalam mengusung seorang calon kepala daerah,” ujar Pangi lewat keterangan pers, Rabu, 24 Agustus 2016.

Pangi berpendapat PDIP sangat memperhatikan loyalitas dan tak akan memilih Ahok, yang dianggap sering bersikap tak konsisten.

“Gubernur Ahok adalah politikus kutu loncat, beberapa kali meninggalkan partai politik yang mengusungnya jadi bupati dan gubernur,” ujarnya.

Ahok disebutnya tak konsisten saat menolak cuti selama masa kampanye. Sikap itu, kata Pangi, tak sejalan dengan apa yang diungkapkan Ahok saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012, saat dia mendesak calon petahana untuk cuti. “Sikap yang tak konsisten dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sosok Ahok,” ucapnya.

Pangi tak menutup kemungkinan PDIP bisa ditinggalkan di kemudian hari jika mengusung Ahok. Dia pun berpendapat Presiden Joko Widodo, yang diusung PDIP, kini dekat dengan partai besar lain, yaitu Golkar.

“Pikiran ekstremnya, bagaimana kalau kemudian PDIP ditinggal Jokowi? Ahok sudah pernah merecoki Golkar dan Partai Gerindra. Kalau tidak terbendung, skema Jokowi berpasangan dengan Ahok pada Pilpres 2019 itu alasan yang logis,” katanya.

Menurut Pangi, yang mewakili Voxpol, bukan tak mungkin kedua tokoh tersebut menunggangi parpol lain agar bisa menang. Baginya tak mustahil pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal melemah, sedangkan pengaruh Jokowi menguat.

Penolakan publik terhadap pencalonan Ahok sebagai gubernur pun disebut cukup tinggi akibat akumulasi kekecewaan. Dia dianggap gagal memompa pemerintahan provinsi ke arah yang lebih baik.

Sejumlah kegagalan yang disebut Pangi antara lain lemahnya daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dan naiknya angka kemiskinan menjadi 15.630 orang. Ahok pun disebut gagal menyiapkan perumahan murah bagi warganya. “Dia kurang menunjukkan etika dan moral, berbicara sesuka hati. Penggusuran semena-mena tapi mendukung reklamasi.”

Kata Pangi, PDIP memiliki banyak kader potensial, seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, dan Boy Sadikin. Sederet tokoh tersebut dianggap mampu bersaing dengan Ahok yang kuat sebagai inkumben.

“Mengapa PDIP harus mengusung Ahok padahal jelas punya kader terbaik? Itu pertanyaan retoris yang logis,” ujar Pangi. Dia pun berpendapat publik sedang digiring dengan opini “PDIP hampir pasti mendukung Ahok”.

Ahok yang bertandang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada 17 Agustus lalu sempat mengklaim dirinya mendapat sinyal positif dari Megawati. Meski sempat membahas pencalonan menjelang pilkada 2017, Ahok membantah pertemuannya dengan Megawati tersebut karena ingin mendaftarkan diri agar diusung PDIP.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.

Baca Selengkapnya

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.

Baca Selengkapnya

Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.

Baca Selengkapnya

Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya