Tentara Tewas Padamkan Kebakaran, Aktivis Tagih Pemerintah  

Reporter

Editor

Erwin prima

Rabu, 24 Agustus 2016 08:52 WIB

Seorang warga mengamati kebakaran lahan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau, 10 Maret 2016. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan sejak 7 Maret lalu selama tiga bulan ke depan. ANTARA/Wahyudi

TEMPO.CO, Pekanbaru - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menuntut pemerintah, korporasi, dan cukong bertanggung jawab atas tewasnya tentara dari Kesatuan Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal-004 Dumai, Prajurit Satu Wahyudi. Ia tewas pada Selasa, 23 Agustus 2016, saat bertugas memadamkan kebakaran lahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah, mengatakan gugurnya Wahyudi menambah daftar panjang korban akibat kebakaran hutan dan lahan. Pada 2015, setidaknya lima warga Riau meninggal dunia dan 97.139 warga terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat peristiwa itu. Kebakaran hutan dan lahan tahun lalu pun menimbulkan kerugian ekonomi senilai Rp 21 triliun. "Belum lagi kerugian ekologis," ucap Woro, Selasa, 23 Agustus 2016.

Menurut Woro, adanya korban akibat kebakaran hutan dan lahan karena pemerintah pusat dan daerah tidak menyelesaikan persoalan hulu. Persoalan itu dapat diselesaikan dengan peninjauan izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi, pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, perluasan ruang kelola rakyat, dan pengembalian hutan tanah masyarakat adat. "Termasuk pembukaan kembali SP-3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau," ujarnya.

Woro menjelaskan, selama ini, pemerintah hanya berfokus pada persoalan hilir dengan memadamkan api, sehingga melupakan pembenahan yang lebih sistematis di hulu. Jika pembenahan di hulu diprioritaskan, tutur dia, hal itu dapat mencegah jatuhnya korban akibat kebakaran lahan.

"Karena persoalan hulu tak ada kemajuan, korporasi dan cukong nyaman-nyaman saja membakar hutan serta lahan," kata Woro.

Jikalahari merekomendasikan Presiden Joko Widodo segera membentuk badan khusus untuk menyelesaikan persoalan tata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah Riau dianggap tidak sanggup melawan korporasi dan cukong. "Kita butuh Presiden langsung yang turun tangan sebagai wujud negara hadir," ucapnya.

RIYAN NOFITRA




Berita terkait

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.

Baca Selengkapnya

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.

Baca Selengkapnya

Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

2 Oktober 2023

Asap Tebal Kebakaran Hutan, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Belajar dari Rumah Mulai Hari Ini

Hal itu dilakukan lantaran kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti daerah tersebut.

Baca Selengkapnya

Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

28 September 2023

Dikepung Kabut Asap Kebakaran Hutan, Palangka Raya Pangkas Waktu Belajar di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengundurkan jam masuk sekolah bagi peserta didik karena dikepung asap.

Baca Selengkapnya

Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

29 Agustus 2023

Karhutla Masih Landa Riau, Manggala Agni dan TNI Lanjutkan Pemadaman

Manggala Agni dan TNI masih melanjutkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Riau, yang meluas.

Baca Selengkapnya

Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

20 Agustus 2023

Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Walhi Sebut Pemerintah Tak Serius Mengatasinya

Walhi menyebut kebakaran hutan di Kalimantan yang terus terulang karena pemerintah tidak serius mengurus Sumber Daya Alam (SDA).

Baca Selengkapnya

Prioritas Membangun Kota Bertuah

15 Agustus 2023

Prioritas Membangun Kota Bertuah

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun, memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan warga. Menyiapkan generasi untuk Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya

Bang Uun Sebut Pentingnya Peran Masyarakat Untuk Pekanbaru Bersih

4 Agustus 2023

Bang Uun Sebut Pentingnya Peran Masyarakat Untuk Pekanbaru Bersih

Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berkunjung ke Kecamatan Sail, Minggu, 30 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya