Calon Presiden Joko Widodo, berdialog dengan para nelayan diatas kapal ikan saat berkunjung ke Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, 19 Juni 2014. Dalam dialog tersebut Joko Widodo berjanji akan beri pendidikan dan kesehatan gratis jika terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Tegal - Nelayan di wilayah Pantura Tegal, Jawa Tengah, beberapa bulan ini mengaku dibayang-bayangi perompak di sekitar perairan Kalimantan dan Sumatera. Menurut salah satu tokoh nelayan di Tegal, Tambari, nelayan tak berani melaut lantaran khawatir menjadi sasaran bajak laut.
“Hampir setengah nelayan di sini takut melaut,” kata Tambari, Senin, 22 Agustus 2016.
Menurut dia, perompak biasanya beroperasi di perairan Kalimantan dan Sumatera. Saat nelayan menepi di satu pulau lantaran diterjang badai, misalnya, ketika itulah perompak melancarkan aksinya. “Mereka (perompak) sepertinya sudah mulai mengintai saat nelayan menepi. Begitu nelayan hendak kembali melaut, kami dihadang dan mereka merampas apa saja,” ujarnya.
Para perompak biasanya merampas perbekalan, pasokan bahan bakar, dan hasil tangkapan. Tambari mengaku pernah menjadi korban perompakan beberapa bulan lalu. Saat itu perompak meminta pasokan bahan bakar minyak. “Nakhoda dan anak buah kapal kami tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam,” tuturnya.
Tambari menyebutkan bahkan ada aparat yang melindungi perompak. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman kepada nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Indonesia. "Kami bukan pencuri, kami menghidupi anak-istri. Wong kami juga mencari ikan di negeri sendiri," ucapnya.
Nelayan juga diresahkan dengan aparat yang menggelar patroli. Aparat itu berasal dari berbagai institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun TNI Angkatan Laut. Sasaran aparat itu kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. “Mungkin operasi digelar karena sebentar lagi cantrang akan dilarang pada Desember tahun ini,” kata Tambari.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
11 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.