TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku masih menunggu informasi ada atau tidak warganya yang ikut ditahan imigrasi Filipina. “Belum ketahuan. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kalau ada warga Jawa Barat,” katanya di Bandung, Senin, 22 Agustus 2016.

Ahmad Heryawan menduga warga yang ditahan imigrasi Filipina itu nekat pergi haji karena tidak sabar dengan daftar tunggu yang ada. “Itu kelihatannya ingin cepat-cepat naik haji. Kelihatannya ada kesempatan kuota di Filipina, mungkin,” ujarnya.

Ahmad Heryawan meminta warganya agar mengikuti aturan yang ada untuk pergi haji kendati harus bersabar dengan daftar tunggu yang ada. “Mending yang resmi-resmi saja. Kita kan warga negara Indonesia, ketika berangkat ke luar negeri harus resmi atas nama Indonesia, jangan atas nama negara lain. Negara lain tentu punya aturan sendiri. Kalau dilakukan, itu pelanggaran,” tuturnya.

Menurut Ahmad Heryawan, daftar tunggu haji rata-rata daerahnya di atas 10 tahunan karena peminatnya banyak, sementara kuota terbatas. “Kalau tidak mau antre, bayar mahal dengan ONH Plus, empat kali sampai lima kali lipat biayanya, tinggal gitu aja,” ucapnya.

Sebanyak 117 warga negara Indonesia ditangkap otoritas Filipina karena menggunakan paspor palsu. Mereka hendak berhaji menggunakan paspor Filipina. Diduga mereka membayar sekitar US$ 6.000 untuk mendapat paspor palsu tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Achmad Buchori mengatakan masih mencari data calon haji yang ditahan imigrasi Filipina di Manila karena khawatir ada warga Jawa Barat di sana. “Saya juga masih mencari, belum ada informasi,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Agustus 2016.

Buchori mengatakan pemberangkatan haji yang kepergok menggunakan kuota Filipina tersebut membahayakan jemaah itu sendiri. “Pergi haji itu bagi yang mampu. Bukan hanya mampu secara fisik, tapi juga aman di perjalanan. Itu bagian dari persyaratan haji. Ini enggak aman,” katanya.

Menurut Buchori, perjalanan haji ilegal lewat negara lain ini berbahaya karena tidak tercatat oleh negara. “Bahayanya luar biasa. Apalagi sekarang masalah terorisme ini juga mengemuka, khawatir kalau dikaitkan itu,” ujarnya.

Buchori meminta masyarakat tidak tergiur dengan tawaran pergi haji dengan iming-iming berangkat lebih cepat. “Daya tampung Mekah juga terbatas, tidak bertambah luasnya. Makanya ada pembatasan itu. Urusannya masalah kesehatan, penginapan, transportasi, perlindungannya. Banyak efek sampingnya kalau ilegal,” tuturnya.

Buchori meminta warga agar bersabar kendati daftar tunggu haji di Jawa Barat relatif lama. “Daftar tunggunya memang lama, hampir rata-rata 13-14 tahun,” ucapnya.

AHMAD FIKRI