Ditjen Pajak Tangkap Otak Jaringan Penerbit Faktur Fiktif  

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 20 Agustus 2016 17:27 WIB

Ilustrasi pajak. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil menangkap otak jaringan penerbit faktur pajak fiktif. Penangkapan dilakukan pada 18 Agustus kemarin berkat kerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

“Kasus seperti ini sebenarnya kasus yang selalu ada,” kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, kepada Tempo saat dihubungi, Sabtu, 20 Agustus 2016.

Hestu melanjutkan, otak jaringan penerbit faktur pajak fiktif yang ditangkap bernama AC alias Tengku. Tengku ditangkap di kompleks Perdana, Bandung, akibat tindakannya yang merugikan negara Rp 110 miliar. “Dia sudah cukup lama kami amati.”

Tengku merupakan pemain lama dalam jaringan penerbit faktur pajak fiktif karena sudah pernah ditangkap, dan dihukum selama empat tahun penjara dalam kasus yang sama pada 2005.

Jaringan Tengku, sejak 2014, menggunakan aplikasi e-Faktur dan menjual nomor faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi asli, kepada para pengguna yang tersebar di Jawa dan Sumatera.

Pada penangkapan Tengku, pihak polisi dan Ditjen Pajak menyita 100 buah stempel yang terdiri atas 18 stempel palsu dari Kantor Pelayanan Pajak, dan 82 stempel perusahaan ‘bodong’, yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan tidak berdasarkan transaksi asli.

Selain itu, polisi juga menyita komputer, hard disk, modem, flash disk, dan sejumlah dokumen perpajakan yang diduga digunakan pelaku menjalankan aksinya.

Tengku saat ini ditahan di tahanan Bareskrim Mabes Polri, dan menghadapi ancaman pidana penjara maksimal enam tahun, dan denda paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak sesuai UU Ketentuan Umum Perpajakan.

Hestu menjelaskan pihaknya masih memperdalam penyelidikan terhadap jaringan Tengku, dan tindakan pidana pajak yang mengancam penerimaan negara.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya