TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan menjadi Pembina Upacara HUT Gerakan Pramuka Ke-55 pada Minggu, 14 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Pada saat itu, Presiden juga membuka Jambore Nasional (Jamnas) yang berlangsung 14-21 Agustus 2016.

Jamnas lima tahun sekali ini diikuti 20.000 pramuka penggalang (usia 11-15 tahun), perwakilan dari seluruh kota dan kabupaten di Tanah Air. Selain itu juga diikuti pramuka dari KBRI Kuala Lumpur, Singapura dan pramuka dari beberapa negara ASEAN.

"Semoga Gerakan Pramuka terus meningkatkan kapasitasnya sebagai wadah pendidikan karakter bagi anak-anak dan remaja Indonesia," kata Nurman Atmasulistya, mantan Kepala Sekretariat Kwarnas Gerakan Pramuka kepada Tempo, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Menurut Nurman, dalam sejarahnya organisasi kepanduan dan kepramukaan di Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Antara lain Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Dr Muwardi, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, H Mutahar, Azis Saleh dan lainnya.

Gerakan Pramuka adalah insititusi pendidikan non formal yang melengkapi pendidikan di keluarga dan sekolah. Namun, katanya, titik beratnya pada pembinaan kepribadian peserta didiknya, bukan pendidikan intelektual.

Nurman yang menjadi pandu (siaga) sejak tahun 1947 menjelaskan bagi peserta didik, kepramukaan adalah kegiatan yang mendidik dan menyenangkan. Bagi pembina dan orang dewasa, kepramukaan adalah wadah pengabdian. Bagi masyarakat dan negara, kepramukaan adalah wadah pembentuk karakter bangsa.

Sayangnya, saat ini nilai-nilai kepramukaan dan pembentukan watak semakin tergerus. "Banyak yang dipaksa dan terpaksa menjadi anggota Gerakan Pramuka dengan aneka kepentingannya," katanya.

Jumlah dan kualitas pembina pramuka semakin sedikit. Kursus mahir dasar dan lanjutan yang dibiayai APBN atau APBD hanya sedikit menghasilkan pembina berkualitas.

Kebanyakan organisasi kwartir tidak dijalankan secara profesional. Kegiatan pramuka juga kurang menarik bagi anak-anak dan remaja di perkotaan.

Anis Ilahi, mantan ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Kwarda Pramuka Yogyakarta mengusulkan tiga solusi. Pertama, pendidikan kepramukaan harus mampu dan bersedia sinergi dengan pendidikan formal dan pendidikan di keluarga.

Menurutnya, peserta didik bukanlah anak-anak yang memperoleh pendidikan tunggal di gugusdepan (gudep) pramuka, tetapi memperoleh juga pendidikan di keluarga.

Oleh sebab itu keunggulan pendidikan pramuka yang berorientasi pada pendidikan karakter, berbasis di alam terbuka, berproses atas dasar inisiatif dan kreativitas peserta didik, kata Anis, harus mampu mengisi ruang-ruang kosong atau celah yang terjadi pada pendidikan sekolah dan keluarga. "Sinergitas ketiga jenis pendidikan ini akan sangat bermanfaat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul," katanya.
.
Kedua, ujar Anis, Gerakan Pramuka masih sangat terbatas mengelaborasi kultur dan nilai-nilai lokal sebagai basis pendidikan nilai dan keterampilan peserta didik. Desentralisasi kebijakan penyusunan metode dan materi pendidikan yang selama ini terkonsentrasi di kwartir nasional, dalam beberapa hal harus mulai didistribusikan menjadi kewenangan daerah.

Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) mestinya mulai dirancang di samping ada yang muatan nasional ada pula yang muatan lokal. Kwartir daerah harus mulai diberi wewenang untu mengeluarkan petunjuk penyelenggaraan secara terbatas agar mampu mewadahi kearifan lokal sebagai materi pendidikan kepramukaan.

Ketiga, perlunya penguatan staf atau pembuatan wadah para volunter yang memiliki kapasitas "ilmiah" memadai untuk membantu kwartir dalam merumuskan kebijakan pendidikan kepramukaan baik pada tataran metode, materi maupun media pendidikan.

Proses perumusan kebijakan pendidikan merupakan sebuah proses yang komplek, multidimensi, jangka panjang dan berdampak langsung pada manusia. "Oleh sebab itu penyusunannya harus dilakukan atas dasar metodologi yang benar. Di sisi ini Grerakan Pramuka masih sangat lemah," kata Anis.

UNTUNG WIDYANTO