Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak ada masalah dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. “Ndak ada masalah, sudah selesai,” kata dia di Bandung, Sabtu, 13 Agustus 2016.
Luhut hanya menjawab pendek saat ditanya wartawan soal kewarganegaraan Arcanda. Sebelumnya, tersebar informasi lewat media sosial bahwa Arcandra telah berpindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Proses naturalisasi Arcandra disebut-sebut terjadi pada 2012.
Arcandra enggan mengomentari rumor tentang status kewarganegaraannya. Setelah mendatangi Istana Merdeka, Arcandra mengatakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo sekadar bersilaturahmi.
Saat ditanya soal status kewarganegaraannya, Arcandra menjawab bahwa ia berasal dari Padang, Sumatera Barat. "Lihat muka saya. Orang Padang kok," katanya di Jakarta, Sabtu, 13 Agustus 2016.
Arcandra baru dilantik pada 27 Juli 2016. Dia adalah pengganti menteri sebelumnya, Sudirman Said. Arcandra lama bergulat di dunia minyak dan gas bumi, khususnya dalam hal pengembangan teknologi lepas pantai. Terakhir, dia menjabat Presiden Petroneering, perusahaan rekayasa dan teknologi yang fokus pada pengembangan kilang lepas pantai, sejak 2013.
Sejak pertama kali dilantik, dia selalu menghindari pertanyaan awak media. Bahkan, saat konferensi pers pekan lalu, dia menolak menjawab pertanyaan detail terkait dengan kebijakan sektor energi. "Saya baru dua minggu di sini," ujarnya, Rabu lalu.
