TEMPO Interaktif, Jakarta:Memerangi premanisme bukan orangnya, tapi perilakunya. Hal itu dikatakan Presiden Partai Keadilan, Hidayat Nur Wahid di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (18/3). Menyoroti premanisme, Hidayat mengaku bahwa bahasa yang dipakai oleh Tomy Winata lebih efektif dalam komunikasi di masyarakat bawah. Namun, lanjutnya, bukan berarti aksi premanisme tidak bisa diberantas. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan gerakan budaya, ujarnya. Kasus penyerangan ke Tempo, kata Nur Wahid, merupakan momentum yang baik dalam mensosialisasikan bahaya aksi premanisme ini. Al- Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, bentuk baru Partai Keadilan dalam Pemilu 2004 nanti, mengatakan, gerakan budaya, untuk mengajak rakyat bawah menyadari bahaya aksi preman agar tidak hanya menjadi perhatian kalangan elite. Sebab yang terbaca saat ini adalah bahwa bahaya premanisme hanya mencapai level elite, ujarnya. Dari tengah sisi lebar meja panjang tempat diskusi berlangsung, Hidayat Nur Wahid kemudian membeberkan aksi konkret yang bisa dilakukan, baik oleh pers, pengusaha, mahasiswa, LSM, serta partai politik. Pers bisa memberikan opini publik dan menjaga opini publik tentang bahaya tersebut,sarannya. Kemudian, perlu ada pos pengaduan aksi preman serta advokasi korban premanisme. Jadi kita juga memberi solusi dengan advokasi ini,ujarnya tenang. Menurut Iman Sugema, direktur INDEF, aksi preman merupakan crime related activities yaitu gerakan ekonomi bawah tanah. Ini makin kuat ada di Indonesia dan bisa menghancurkan ekonomi sebenarnya, yang diatas tanah. Ini juga yang terjadi di Port Moresby, 60 persen ekonominya adalah ekonomi bawah tanah ini,ujarnya. Hal itu, katanya, memakan biaya besar, sebab banyak biaya yang sebenarnya tidak perlu, seperti pungutan. Mengenai upaya kepolisian, dalam diskusi, Suryaman, Humas DPP Partai Keadilan, mencontohkan ketidakberesan sebuah kasus yang menimpa anggotanya beberapa waktu lalu. Kasus yang terjadi tahun 1999 tersebut ditangani polisi namun tidak jelas motif dan pelakunya. Yang pasti, dari pihak polisi ada pencekikan yang mengakibatkan terbunuhnya korban,ujarnya. Diskusi itu dihadiri pula oleh Serikat Pekerja Tempo yang diwakili di antaranya wartawan Majalah Tempo, Arief Zulkifli dan Ahmad Taufik. Selain itu juga hadir wakil dari INDEF, AJI, Suara Ibu Peduli, Masyarakat Profesional Madani, Gerakan Pemuda 27 Juli, serta Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jakarta. Dalam pernyataan sikapnya yang diberi nama Gerakan Anti Premanisme Tomy Winata, Hidayat menyatakan, aksi pemukulan dan intimidasi, telah menjadi modus para preman untuk membungkam pers. Hal tersebut, menurut presiden partai itu, tidak dapat ditolerir. Penyerangan terhdap pers artinya penyerangan terhadap hak masyarakat untuk mendapat informasi yang terbuka, obyektif, jujur dan adil. Untuk melakukan pemberantasan aksi premanisme, ia menyerukan, agar Kapolri mengusut tuntas tindakan premanisme yang dilakukan sekelompok preman tersebut dan menyelidiki keterkaitan Tomy Winata selaku otak penyerbuan Tempo. Kepada Ketua MPR, Presiden dan Mahkamah Agung, agar membentuk tim pemeriksa hubungan kepolisian dengan premasnisme Tomy Winata serta menyerukan agar seluruh elemen prodemokrasi bersatu memerangi premanisme. (YophiandiTempo News Room)