TEMPO.CO, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan Desa (DKAPD). Dari 430 desa/kelurahan di kabupaten ini, dipilih nominator yang pengelolaan anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat.
Kegiatan pemilihan DKAPD pada Agustus 2016 ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya untuk meningkatkan layanan ke masyarakat dan anggaran terbuka.
Acara ini melibatkan aktivis LSM dan jurnalis. Kegiatan ini digelar setelah Pemerintah Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan di Open Government Partnership atau percontohan pemerintah terbuka bersama 13 kota besar dunia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, mengatakan kegiatan DKAPD ini bagian dari dilaksanakannya pemerintahan terbuka. Dan sasarannya adalah mengaktifkan dan menjalankan model keterbukaan di lingkungan pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di desa dan kelurahan. “Jadi, ini menyentuh langsung di bawah,” kata dia, Senin, 8 Agustus 2016.
Nantinya 430 desa/kelurahan di Bojonegoro didorong untuk mengelola perangkat informasi, seperti papan reklame, baliho, leaflet, buklet, dan sejenisnya. Kemudian membuat website desa/kelurahan yang berfungsi memberikan layanan informasi dari pemerintah ke warga sekitarnya. Misalnya, bagaimana model tata kelola keuangan desa/kelurahan serta penggunaan biaya dan sejenisnya. Tujuannya agar masyarakat bisa tahu dan mendapat informasi yang benar tentang pengelolaan anggaran.
Direktur Bojonegoro Institut, Syaiful Huda, menyambut baik kegiatan pemilihan duta keterbukaan anggaran desa. Kegiatan ini, kata dia, bisa mendorong kepala desa/lurah serta perangkat desa untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan anggaran desa. "Agar bisa membangun pemerintahan terbuka, termasuk pengelolaan anggarannya," katanya.
