Penolakan Risma, Wali Kota Blitar: Waspadai Provokasi Ahok

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 8 Agustus 2016 15:12 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Blitar - Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mencurigai penolakan pencalonan Tri Rismaharini dalam pilkada DKI sebagai manuver Ahok.

Samanhudi mengatakan keinginan sejumlah warga di Surabaya kepada Tri Rismaharini untuk tetap menjabat Wali Kota Surabaya perlu ditelisik. Sebab tidak menutup kemungkinan gerakan itu justru dimotori oleh kelompok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengganjal pencalonan Risma ke Jakarta.

“Masyarakat yang mana dulu, jangan-jangan orangnya Ahok,” kata Samanhudi kepada Tempo, Senin 8 Agustus 2016.

Panglima Organisasi Massa Kawulo Alit ini menjelaskan, popularitas Risma cukup membuat para calon Gubernur DKI merasa ciut nyali. Karena itu mereka sangat berharap Risma tetap melanjutkan kepemimpinannya di Surabaya dan tak tergoda untuk mengikuti pemilihan Gubernur DKI.

Bagi Samanhudi, pemilihan Gubernur DKI memiliki pertaruhan besar bagi PDI Perjuangan. Karena itu semua kader harus memprioritaskan kepentingan dan kehormatan partai untuk meraih kemenangan. “Saya kira yang bisa menandingi Ahok hanya Bu Risma,” kata wali kota dari PDIP ini.

Baca: Panasnya Pilgub DKI: 4 Amunisi Risma yang Bisa Kalahkan Ahok

Bahkan sosok Djarot Syaiful Hidayat yang saat ini menduduki kursi Wakil Gubernur DKI dianggap belum mampu menandingi popularitas Basuki Tjahaja Purnama. Karena itu konyol jika PDIP tetap memasang Djarot menjadi lawan Ahok dalam pilkada DKI. Sebab meski memiliki catatan kesuksesan dalam memimpin Kota Blitar, sosok Djarot belum begitu populer bagi pemilih DKI.

Karena itu Samanhudi mendorong partainya untuk mengusung Risma dalam pilkada DKI, dan tak memberi ruang bagi Ahok. Dia juga meminta masyarakat khususnya kader PDIP untuk mewaspadai potensi provokasi yang dilakukan tim sukses Ahok.

Sebelumnya warga Surabaya ramai-ramai menandatangani petisi agar Wali Kota Tri Rismaharini menolak bertarung dalam pilkada DKI Jakarta. Mereka membentangkan kain putih sepanjang 50 meter untuk menampung tanda tangan warga yang mampir ke car free day Taman Bungkul pada Ahad kemarin. Gerakan petisi bertagar #TolakRismakeJakarta itu diinisiasi komunitas media sosial @lovesuroboyo.

Baca: Soal Kemungkinan Duet, Ahok: Bu Risma Mana Mau Jadi Wakil

“Yang tanda tangan mencapai 5.000 orang, sampai kain yang kami sediakan enggak cukup,” kata Shandy Setiawan, inisiator sekaligus pengelola akun @lovesuroboyo.

Aksi penandatanganan petisi pada pukul 06.00-09.00 WIB di Jalan Raya Darmo, sekitar Taman Bungkul. Shandy menyatakan gerakan petisi itu tak berafiliasi dengan partai politik atau kubu tertentu. Pria yang berprofesi sebagai guru komputer sekolah dasar itu terpikir untuk mengajak netizen pada Jumat, 5 Agustus 2016. “Ini murni spontanitas saya dan teman-teman melihat dinamika politik di Kota Surabaya,” tuturnya.

HARI TRI WASONO


Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

6 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

12 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

41 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

41 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

55 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

59 hari lalu

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?

Baca Selengkapnya