INFO JABAR - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2016 hingga Semester I ini mencapai 55 persen atau Rp 11 triliun lebih. PAD ini berasal dari optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan terus memacu penerimaan pendapatan khususnya dari sektor pajak.

“Pak Dadang (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar) dan kawan-kawan ini punya inovasi, yakni mengoptimalkan PKB. Pajak-pajak lama, pajak kendaraan yang sudah ada. Karena banyak yang nunggak, dicari yang nunggak itu dan gede juga dapetnya ternyata,” kata Aher usai menerima Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nugroho di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat, 5 Agustus 2016.

SemulaAPBD TA 2016 Jawa Barat menargetkan penerimaan pajak dari PKB hingga Rp 11 triliun. Ternyata, realisasinya pada semester I baru mencapai 55 persen.

Aher berharap pendapatan ini bisa konsisten pada Semester II mendatang atau mencapai 110 persen. “Kalau dari PKB itu naik 10 persen bisa mencapai Rp 1 triliun. Top lah, tidak akan khawatir kita menganggarkan apapun,” kata Aher.

Aher mengungkapkan bahwa realiasasi anggaran APBD TA 2016 Jabar mencapai 40persen. Pihaknya berkomitmen untuk terus mempercepat serapan anggaran, salah satunya serapan anggaran dari berbagai proyek yang tengah dilakukan oleh pemprov serta serapan anggaran oleh daerah kabupaten/kota.

“Saat ini (realisasi) sudah di angka 40 persen, tentu besar. Jadi lihatnya di realisasi bukan di sisa anggaran,” ujar Aher.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nugroho menIlai hingga saat ini kinerja Pemprov Jawa Barat telah berjalan dengan baik.

“Kita mendorong pemerintah daerah dalam waktu enam bulan ke depan dapat memperbaiki atau menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan,” kata Nugroho.

Terkait manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, lanjut Nugroho, dirinya akan terus mendorong Pemprov Jabar agar segera menyalurkan bantuannya ke BPBD di setiap daerah kabupaten/kota. (*)