Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui kualitas infrastruktur di Indonesia masih buruk. “Meski ada perkembangan, kami mengakui bahwa masih jauh dari kata ideal,” katanya saat menjadi keynote speaker seminar internasional di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Selasa, 2 Agustus 2016.
Merujuk data dari Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015-2016, Basuki mengatakan kualitas infrastruktur di Indonesia secara keseluruhan hanya bernilai 3,8 dari 7,0. Artinya, kualitas infrastruktur di Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia yang disurvei.
Masih menurut data yang sama, Indonesia menempati urutan ke-80 pada infrastruktur jalan, urutan ke-43 pada infrastruktur kereta api, urutan ke-82 pada infrastruktur pelabuhan, dan urutan ke-66 pada infrastruktur transportasi udara. "Peringkat itu sebagian besar tidak berubah dari tahun ke tahun," ucap Basuki.
Basuki menambahkan, hal itu terjadi lantaran tidak memadainya sistem logistik dan infrastruktur di Indonesia. Perbedaan efisiensi sistem pengiriman barang di wilayah barat dan timur Indonesia masih terlihat sangat signifikan. Meski telah mengalami perkembangan, tapi dinilai belum signifikan.
Basuki mengatakan masih banyak kapal-kapal tua yang beroperasi. Hal itu berdampak pada ketidaknyamanan dan tidak efisien untuk dioperasikan. “Kapal-kapal tua akan mempengaruhi tingginya biaya operasional dan pemeliharaan. Situasi ini diperburuk dengan infrastruktur jalan penghubung pelabuhan yang belum terintegrasi dengan baik," kata Basuki.
Kapasitas jalan yang tidak memadai akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya biaya operasional kendaraan. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian lebih dan selalu peduli terhadap pengembangan pulau-pulau di bagian timur Indonesia.
Untuk mengatasi hal itu, Basuki berharap sumber daya lokal dapat dioptimalkan sebagai alternatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan di daerah terpencil. Hal ini, kata dia, dapat mengurangi biaya konstruksi, khususnya biaya transportasi dan dapat menghasilkan pengembangan ekonomi lokal.
