Recep Tayyip Erdogan memberi sambutan usai mengikuti salat mayit berjamaah pada sejumlah korban aksi Kudeta Militer Turki di Masjid Fatih, Istanbul, Turki, 17 Juli 2016. Aksi kudeta Turki, pemerintah menangkap sejitar 6.000 orang yang ikut terlibat dalam aksi tersebut. (Burak Kara/Getty Images)
TEMPO.CO, Padang - Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat, Nasmeri, mengatakan pemerintah provinsi membatalkan kerja sama SMA 1 Sumatera Barat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Pasiad asal Turki. Hal ini terjadi karena DPRD Sumatera Barat menolak rencana tersebut.
"Ya, sempat bakal ada kerja sama dengan Pasiad. Tapi tidak disetujui DPRD, karena tidak sepaham," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Juli 2016.
Awalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjajaki kerja sama dengan Pasiad untuk meningkatkan mutu dan manajemen pengelolaan sekolah. Program itu rencananya dimulai pada tahun ajaran 2013-2014.
Malah, kata dia, lembaga yang berfokus di bidang pembangunan pendidikan itu memberikan bantuan fasilitas pengajaran, seperti alat-alat laboratorium dan sarana belajar-mengajar.
"Nilainya ketika itu Rp 3 miliar," ujarnya.
Nasmeri mengaku belum mengetahui adanya permintaan pemerintah Turki lewat Kedutaan Besar Turki di Indonesia untuk menutup sekolah-sekolah di Indonesia yang dianggap berkaitan dengan organisasi yang mereka sebut teroris. Permintaan serupa juga disampaikan pemerintah Turki ke sejumlah negara lainnya.
Saat ini, pemerintah Turki sedang melakukan upaya-upaya untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam upaya kudeta beberapa waktu lalu.
Pemerintah menuding Fethullah Gulen, seorang ulama, lewat organisasi yang disebutkan pemerintah Turki bernama Fethullah Terrorist Organisation (Feto), menjadi aktor intelektual kudeta tersebut. Gulen, yang mengasingkan diri ke AS sejak beberapa tahun lalu, membantah dirinya terlibat dalam upaya kudeta yang gagal itu.
