TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menjadi partai pertama yang secara resmi mengusung Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2019. Dukungan itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, yang berakhir pada Kamis malam, 28 Juli 2016.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Golkar Setya Novanto menyatakan akan mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019. Golkar baru masuk barisan pendukung Jokowi setelah musyawarah nasional, yang mengantar Setya menjadi ketua umum.

Meski merespons Golkar dalam hal dukungan terhadap kebijakannya, Presiden Joko Widodo belum mau menanggapi dukungan atas pencalonannya pada 2019. Dicecar awak media terkait dengan hal itu, ia menjawab, "Silakan tanya ke Ketua Umum (Golkar)."

Partai asal Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sendiri belum mengumumkan pencalonan Jokowi.

Jokowi, yang hadir dalam rapimnas itu, mengatakan dukungan Golkar diharapkan benar-benar konsisten, terutama dalam hal kebijakan.

"Terutama jika pas ada kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meski pahit dan tidak populis. Itu tetap untuk kepentingan rakyat," ujar Presiden dalam Rapimnas Golkar, Kamis kemarin.

Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa dukungan partai politik kepada pemerintah merupakan hal yang penting, tak terkecuali dari Golkar. Sebab, kata dia, tanpa dukungan partai, sulit baginya mengambil keputusan-keputusan yang sulit.

Partai, menurut Presiden, ibarat sebuah backing atau pendukung dari belakang. Di saat sebuah kebijakan sulit diambil, kata Jokowi, dukungan partai akan membantunya menyakinkan bahwa kebijakan itu bisa diputuskan.

"Saya yakin Golkar konsisten (mendukung pemerintah). Perasaan saya begitu. Kemarin-kemarin saya ikuti, Golkar benar dukung pemerintah atau enggak, eh ternyata beneran konkret. Misalnya saat UU Tax Amnesty, pemilihan Kapolri, APBN-P, saya ikuti terus. Kalau meleset, saya telepon ketum-nya (Setya Novanto)," ujar Presiden, yang disambut tawa peserta rapimnas.

ISTMAN MP