Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini tampak nama Sri Mulyani yang kembali mendapat mandat menjadi Menteri Keuangan setelah sebelumnya ia pernah menjabat pada kabinet Indonesia Bersatu II. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan baru, Wiranto, tidak hanya melapor kepada Presiden Joko Widodo soal pengunduran dirinya dari Hanura.
Johan mengatakan Wiranto juga sudah melapor soal perkara HAM yang dikaitkan kepada dirinya.
"Sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Pak Wiranto bahwa dirinya tak ada persoalan HAM," ujar Johan saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 28 Juli 2016.
Sebagaimana diketahui, Wiranto telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, yang sekarang menjadi Menko Maritim.
Namun, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto itu disangsikan dan dipertanyakan sejumlah pihak atas berbagai alasan.
Salah satu alasannya adalah masalah pelanggaran HAM oleh Wiranto, yang dituding sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Kontras.
Wiranto juga dituding lembaga pemantau PBB telah terlibat kejahatan perang dalam kasus tindak kekerasan di Timor-timor pada 1999 yang menyebabkan sekitar 1500 warga tewas.
Johan melanjutkan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui masalah HAM tersebut sebelum menunjuk Wiranto sebagi Menkopolhukam yang baru. Presiden selalu melakukan pelacakan rekam jejak sebelum memilih menteri.
"Harus jelas locus dan tempus delictinya. Kejadian dan keterlibatan dia sejauh apa," kata Johan.
Wiranto, secara terpisah, mengaku sudah biasa dengan tudingan bahwa dia terlibat dalam sejumlah kasus HAM. "Setiap saya menjabat atau mencalonkan pun pasti ada letupan-letupan itu (tudingan)," kata dia.
