Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berpidato saat Halal Bihalal di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, 27 Juli 2016. Ahok mengaku hal tersebut sudah ia lihat setelah melihat dukungan dari tiga partai politik yang datang, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan menggunakan partai politik sebagai kendaraannya dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Namun pria yang bisa disapa Ahok itu menegaskan, tidak bakal mengabaikan para pendukungnya yang telah menyerahkan KTP agar ia bisa maju lewat jalur perseorangan. Apalagi jumlah KTP yang dikumpulkan lewat Teman Ahok sudah mencapai angka satu juta.
Menurut Ahok, pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok tidak sia-sia. Dia berencana melibatkan relawan dan orang yang telah menyerahkan KTP dalam pemenangannya. "Saya tetap butuh Teman Ahok. Kami bisa lempar ke satu juta pendukung, siapa mau jadi saksi di TPS (tempat pemungutan suara)? Kan, mesti dilatih," kata Ahok di Graha Pejaten, Rabu malam, 27 Juli 2016.
Ahok berujar, tim pemenangan ini akan memfasilitasi para saksi tersebut, mulai soal pelatihan hingga biaya konsumsi dan transportasi. Sementara itu, untuk kampanye nanti, Ahok berencana membuat budaya baru dalam perpolitikan di Indonesia. "Kami mau buat sebuah budaya baru. Jadi, kalau mau mendukung calon itu, harus gotong-royong atau urunan, Rp 10 ribu atau Rp 50 ribu," ucapnya.
Nantinya, tutur Ahok, tim suksesnya akan saling berkoordinasi untuk membantu pengawasan dan pengumpulan dana. Tim sukses itu terdiri atas relawan Teman Ahok dan anggota partai pendukung mantan Bupati Belitung Timur itu. Dengan budaya baru ini, diharapkan pasangan calon kepala daerah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye.
Setelah menetapkan nama pasangan calon dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim sukses Ahok bakal membuat akun rekening baru guna menampung dana sumbangan dari masyarakat. Cara ini akan dicoba Ahok untuk meminimalkan biaya yang keluar, baik itu dari pasangan calon maupun partai pengusung.
"Kami mau uji coba, supaya demokrasi kita makin baik. Apalagi partai politik ini sangat reformis mendukung seperti ini. Konsep lama sudah kita lupakan. Kita menyongsong iklim demokrasi yang baru," katanya.
