Mahasiswa Papua di Malang Minta Perlindungan  

Reporter

Kamis, 28 Juli 2016 04:15 WIB

Pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman (kiri), Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Jefry Wenda, pengacara publik Pratiwi Febry, dan perwakilan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali Ambrosius Mulait memberi keterangan pers terkait pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh polisi dan organisasi masyarakat di Yogyakarta. Jumpa pers bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Malang - Puluhan pelajar dan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMP) berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Rabu, 27 Juli 2016. Mereka menuntut perlindungan dan perlakuan yang manusiawi menyusul adanya intimidasi yang mereka terima selama sebulan terakhir.

"Selama 36 tahun kami belajar di Malang, selama ini kami hidup berdampingan dengan warga Malang. Nyaman dan tenteram," kata koordinator aksi, Anton Nawipa. Namun belakangan bermunculan spanduk dari organisasi tertentu yang menuding pelajar dan mahasiswa Papua akan melakukan makar. Bahkan mereka tak segan-segan mengancam akan mengusir pelajar Papua.

"Kami tertekan, mulai di kos hingga kampus," kata Anton. Dia mengaku sering dicurigai terlibat dalam organisasi mahasiswa yang akan melakukan makar, juga mendapat perlakuan rasial dan diskriminasi. Untuk itu, dia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang turut membantu menjaga kebersamaan bersama warga Malang.

Menurut Anton, selama ini warga Malang menerima pelajar dan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Malang. Bahkan pelajar Papua berbaur dan berinteraksi dengan warga Malang. "Penilaian mereka salah. Kami tak melakukan makar, hanya menuntut ilmu di sini. Kami bagian dari warga Malang," ujarnya.

Aksi ini sekaligus menjadi klarifikasi guna menolak tudingan separatis dan akan melakukan makar. Dalam aksinya, para pelajar dan mahasiswa Papua mengusung poster dan spanduk bertuliskan, "Maaf kami bukan separatis", "Menolak rasis", juga "Aksi solidaritas anti-diskriminasi dan rasis".

EKO WIDIANTO


Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

15 hari lalu

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

Strategi yang dilakukan ada di peningkatan pelayanan, mempertahankan kualitas produk, dan juga melakukan inovasi

Baca Selengkapnya

Ragam Kuliner Nikmat Asli Kota Malang

30 hari lalu

Ragam Kuliner Nikmat Asli Kota Malang

Apa saja makanan khas Kota Malang yang patut untuk dicoba?

Baca Selengkapnya

Kilas balik Pendirian Kota Malang yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda

30 hari lalu

Kilas balik Pendirian Kota Malang yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda

Seperti kebanyakan kota di Indonesia, Kota Malang mengalami pertumbuhan dan perkembangan setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

47 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

53 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya