Presiden Joko Widodo bersama Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko PMK Puan Maharani, Dirut BPJS Fahmi Idris, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Maret 2016. Keterangan pers terkait kisruh distribusi KIP, KIS, dsn KKS. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membenarkan ada imbauan Presiden agar para menteri tidak meninggalkan Jakarta pada pekan ini. Khofifah mengaku mendapat informasi tersebut dari aide de camp (ADC) dan grup WhatsApp kabinet.
"Katanya mungkin dalam minggu ini sidang paripurna kabinet," kata Khofifah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Oleh pengamat politik imbauan tersebut diartikan bahwa akan ada kocok ulang (reshuffle) Kabinet Kerja jilid dua. Namun politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini melihat tidak ada tema spesifik dalam sidang kabinet tersebut, termasuk soal reshuffle.
Bagi Khofifah larangan menteri meninggalkan Ibu Kota bukan hal baru. Sebab imbauan yang sama, kata Khofifah, pernah terjadi sebelumnya. "Menteri dihimbau tidak keluar pada saat even-even yang akan ada keputusan strategis dilaksanakan," ujarnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisse menuturkan tidak terpengaruh soal wacana reshuffle kabinet. "Yang penting saya menjalankan tugas seperti biasa yang diminta Pak Presiden," katanya.
Yohana yang sempat dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo berujar bahwa presiden hanya melihat perkembangan kerja kementeriannya. "Presiden yang memilih, Presiden berhak memberhentikan (menteri)," ujarnya.
Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat dicegat di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat enggan berkomentar banyak. Ia mengatakn tidak tahu soal imbauan tersebut. Saat disinggung soal isu reshuffle ia juga tak berselera menjawab. "Saya tidak mau komentar soal itu," katanya sambil berlalu.
