TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat dan provinsi harus segera membantu mengatasi luapan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini tidak mampu mengatasi masalah itu.“Sumber daya manusia dan peralatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat terbatas,” kata Agusman Efendi, Ketua Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi DPR RI kepada Tempo di Jakarta, kemarin.Departemen Pekerjaan Umum, ujar Agusman, harus segera turun tangan, terutama terkait soal pengairan dan pembersihan lumpur. Setiap harinya 5.000 meter kubik lumpur keluar dan membanjiri Kabupaten Sidoarjo. “Upaya untuk menutup sumur memerlukan alat berat yang mobilisasinya butuh waktu. Jadi harus ada program-program jangka pendek untuk mengatasi luapan lumpur,” ujarnya.Selain itu, kata Agusman, harus ada upaya dari pemerintah dan BP Migas untuk mengatasi semburan itu sendiri. Soal penyebab luapan lumpur dapat disimpulkan kemudian oleh tim investigasi yang ditunjuk oleh Komisi VII.Senin lalu Komisi VII DPR RI sudah memanggil BP Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lapindo Brantas Inc. berkaitan dengan luapan lumpur itu. Hasilnya, penanganan dari Lapindo Brantas Inc. dan pemerintah harus dilakukan sebaik dan secepat mungkin.Kurniasih Budi