TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, daripada dana pemerintahan dikorupsi untuk diberikan kepada partai, mending pemerintah menganggarkan dana khusus untuk disalurkan ke partai.

"Pemerintah menyediakan dana ini tapi tata kelolanya harus betul-betul," kata Agus di gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.

Agus Rahardjo menjadi salah satu pembicara dalam acara BPK dengan tema "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara". Pembicara lain adalah Anggota IV BPK RI Profesor Rizal Djalil, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua PDIP Non-aktif Puan Maharani.

Agus memaparkan, 151 orang dari 487 pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah politisi. Itu berarti 31,01 persen dari total kasus. Modusnya yang paling banyak adalah suap. "Mari kita berpikir secara proporsional, pasti ada sesuatu yg salah dalam manajemen pendanaan partai," kata dia.

Dia menganggap solusi terbaik adalah membangun sistem penyerapan anggaran, termasuk anggaran pembiayaan partai. Dia menilai kuncinya adalah perencanaan yang detail.

Agus menilai tiap pengajuan anggaran di DPR itu harus detail. Dia mencontohkan Amerika Serikat dalam menyusun anggaran, bisa merinci hingga jumlah peluru yang akan mereka bawa ke Irak. "Rakyat secara detail harus bisa memonitor. Jadi kalau sudah mengetahui itu pasti tidak ada jalan lagi untuk menyelewengkan," kata dia.

Selain itu, menurut Agus, cakupan kinerja KPK juga harus diperluas. KPK saat ini hanya menangani kasus penyelewengan dana di atas satu miliar rupiah, ada penyelenggara negara yang terlibat, dan menjadi perhatian masyarakat luas. Dia membandingkan lembaga pemberantas korupsi di Singapura yang 90 persen kasus bukan oleh birokrat, melainkan oleh swasta.

Dia menilai langkah tersebut juga akan memberikan kesempatan oang-orang yang kompeten untuk masuk ke dalam partai. Demi sifat-sifat oligarki yang harus ditinggalkan.

AKMAL IHSAN | YY