Pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan soal adanya larangan bagi para menteri untuk pergi dinas keluar kota pekan ini, dari 25-29 Juli 2016. Namun, Pratikno membantah larangan itu berkaitan dengan reshuffle kabinet yang isunya terus beredar beberapa pekan terakhir.
"Kami kan memang akan ada sidang kabinet paripurna. Seperti biasa, Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir (tak boleh pergi)," ujar Pratikno saat dicegat awak media di kantornya, Senin, 25 Juli 2016.
Sebagaimana diberitakan, akhir pekan lalu beredar surat arahan dari Istana Kepresidenan yang melarang para menteri untuk berpergian dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016. Surat arahan itu atas nama Pratikno, namun tidak dijelaskan alasan detail dari larangan tersebut selain terkait rapat paripurna.
Adapun larangan atau imbauan itu kemudian dikaitan dengan reshuffle karena isu kocok ulang kabinet itu terus beredar. Tanda-tandanya pun mulai bermunculan seperti sejumlah partai mulai menyiapkan kadernya sebagai calon menteri baru hingga pemanggilan sejumlah menteri untuk evaluasi kinerja. Pihak Istana Kepresidenan mengakui bahwa evaluasi bisa menjadi acuan reshuffle, tapi bukan berarti reshuffle sudah dekat.
Pratikno melanjutkan bahwa larangan menteri dinas keluar kota itu adalah hal yang biasa saja. Ia berkata, hampir tiap bulan hal itu dilakukan mengingat rapat kabinet paripurna rutin berlangsung tiap bulan. Namun, ia membantah kalau dia yang mengeluarkan surat edaran itu.
Adapun soal tema dari rapat paripurna yang akan berlangsung pekan ini, Pratikno enggan mengungkapkan hal yang pasti. Ia berkata, bahwa rapat paripurna pekan ini akan membahas isu-isu strategis yang tengah hangat.
"Gak ada yang dilebih-lebihkan (dari rapat pekan ini). Bukan evaluasi kinerja juga, tetapi tentang agenda kerja yang sudah dilakukan," ujarnya tegas. Ditanyai output dari rapat pekan ini, Pratikno memilih untuk tidak berbicara.
Di saat Mensesneg jelas mengatakan bahwa larangan itu terkait rapat paripurna, menteri-menteri yang lain justru memilih hati-hati berkomentar. Beberapa membenarkan larangan itu namun tidak mau dikutip nama mereka ataupun alasan di balik larangan itu.
Beberapa lainnya malah meminta awak media untuk menanyakan hal lainnya saja. "Kalau tanya soal Uni Eropa atau daging, saya mau jawab," ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong ketika ditanyai kemarin malam.
