Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan laporan mengenai kuburan massal 1965 diharapkan selesai dalam waktu dekat. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil pengecekan dan rekomendasi tim yang sedang bergerak. "Mudah-mudahan pekan depan atau awal bulan depan," ucap Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.
Meski begitu, ujar Luhut, pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965. "Tapi, bila masih diperlukan, proses pencarian akan tetap dilanjutkan," tutur Luhut.
Luhut mengatakan tim Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) telah menyampaikan bahwa jumlah yang meninggal tidak sebanyak yang diperkirakan. "Dari komentar mereka, tidak ada jumlah ratusan ribu yang meninggal," ucap Luhut.
Pascasimposium 1965 yang digelar di Hotel Aryaduta pada April 2016, Presiden Joko Widodo meminta Luhut menyelesaikan dugaan pembunuhan massal dalam kasus pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Presiden meminta pembuktian dugaan adanya kuburan massal dalam kasus itu.
Sebelumnya, Ketua YPKP 65 Bedjo Untung telah menyerahkan data kuburan massal kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. YPKP mengklaim memiliki temuan sebanyak 122 titik kuburan massal yang tersebar di Sumatera dan Jawa.
