Spanduk posko pengaduan vaksin palsu terpasang di depan pagar Puskesmas Kecamatan Ciracas di Jakarta Timur, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.
TEMPO.CO, Surabaya - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah vaksin palsu beredar di kabupaten/kota di wilayahnya. Kepala Dinkes Jatim Harsono menyatakan wilayahnya tidak kecolongan dengan masuknya vaksin palsu, seperti halnya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Kami sudah melakukan konfirmasi terkait kabar yang menyebutkan adanya vaksin palsu di Gresik. Hasil konfirmasi dari Kabid Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinkes Gresik tidak ada laporan vaksin palsu di sana," tuturnya, Rabu 20 Juli 2016.
Harsono mengatakan semua rumah sakit swasta besar di Gresik mengambil vaksin dari Dinkes Gresik. Sedangkan klinik dan praktek dokter sebagian besar mengambil vaksin dari Puskesmas. Itu sebabnya dia yakin vaksin yang beredar sesuai ketentuan.
"Dinkes Jatim sudah melakukan tindakan dengan menggandeng BPOM Surabaya untuk melakukan bimbingan dan pengawasan," kata dia.
Pemerintah, menurut Harsono, menggandeng BPOM untuk mengidentifikasi vaksin-vaksin yang pengadaannya tidak sesuai aturan. Hasilnya, Dinkes Jatim memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada vaksin yang dicurigai ilegal atapun palsu. "100 persen fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) baik dari pemerintah maupun swasta seluruhnya menggunakan vaksin program imunisasi dari pemerintah," tuturnya.
Langkah lebih lanjut untuk mengantisipasi adanya vaksin palsu, Dinkes Jatim berkoordinasi dengan Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Bimkesmas) dan Reskrimsus Polda Jatim. Selain itu, Dinkes juga selalu mengikuti info info resmi dari satgasnas penyelidikan vaksin palsu. Sampai saat ini, Harsono berujar, tidak ada informasi soal vaksin palsu di Jatim.
Kepala BPOM Jatim I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, belum ada temuan vaksin palsu di kabupaten/kota Jatim. Pihaknya terus melakukan pengawasan melalui pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan, yang juga menggandeng Dinkes.
"Yang kami temukan ada sarana yang belum terkonfirmasi sumber pengadaannya dari sumber resmi atau tidak, sehingga masih ditelusuri," kata Bagus.
Sebagai tindak lanjut, menurut Bagus, BPOM mengambil sampel vaksin di sarana pelayanan tersebut untuk dikirim ke BPOM Pusat dan diuji oleh Satgas.
