TEMPO.CO, Jakarta - Lewat Sidang Paripurna ke-33 hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Kesembilan komisioner ini sebelumnya telah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada 18 dan 19 Juli 2016.
"Dewan Sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang disambut persetujuan anggota DPR dalam Sidang Paripurna, Rabu, 20 Juli 2016.
Kesembilan komisioner terpilih KPI periode 2016-2019 tersebut adalah Nuning Rodiyah, Sudjarwanto Rahmat Muh. Arifin, Yuliandre Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.
Mengenai rekam jejak para komisioner terpilih tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan hal itu sudah disaring secara berlapis dari panitia seleksi.
"Prosesnya sudah panjang, kalau kita men-judge tidak kredibel, saya kira itu tidak bijaksana," tuturnya, Rabu ini.
Hanafi juga menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam pemilihan sembilan komisioner KPI baru ini. Ia berpendapat bahwa sembilan orang ini adalah yang paling layak mewakili publik untuk mengemban tugas di KPI dari 27 calon yang sebelumnya diterima Komisi I.
FAUZY DZULFIQAR | GRACE
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
14 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya