Soal Vaksin Palsu, Pemerintah Perlu Bentuk Manajemen Krisis  

Reporter

Selasa, 19 Juli 2016 23:00 WIB

Anggota DPD, Fahira Idris, menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas laporannya terhadap Zaskia Gotik di Polda Metro Jaya, Jakarta, 28 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris menilai, ada celah penanganan vaksin palsu yang dilakukan satuan tugas penanggulangan kasus tersebut. Para orang tua semakin bingung apa yang akan dilakukan, mengingat tensi kasus vaksin palsu meningkat.

“Pemerintah harus punya manajemen krisis soal vaksin palsu ini,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 19 Juli 2016.

Baca Juga: Soal Sanksi Akibat Vaksin Palsu, Asosiasi Rumah Sakit Pasrah

Menurut Fahira, pemerintah harus memiliki manajemen penyampaian informasi publik. Sebelum nama-nama rumah sakit pengguna vaksin palsu diumumkan, perlu dikomunikasikan kebijakan, program, dan aksi yang akan dilakukan pemerintah untuk anak-anak, yang diduga diberi vaksin palsu oleh rumah sakit. Prakondisi itu sangat perlu agar orang tua yang anaknya pernah diimunisasi di rumah sakit itu tidak panik dan tahu langkah-langkah yang harus diambil.

Fahira mendapat informasi, Ikatan Dokter Indonesia melaporkan orang tua anak korban vaksin palsu yang diduga melakukan pemukulan terhadap dokter. Hal itu terjadi lantaran tidak ada manajemen krisis. Akibatnya, masalah semakin rumit. Persoalan-persoalan baru pun muncul.

Simak Pula: 12 Institusi Kesehatan Ini Dukung Pengusutan Vaksin Palsu

Ia menilai, kekecewaan orang tua, yang anaknya diduga diberi vaksin palsu, semakin bertambah apabila beberapa rumah sakit diumumkan tidak mempunyai manajemen krisis dan tidak siap menghadapi tuntutan para orang tua. Pemerintah harus paham, orang tua pasti panik jika tahu anaknya diberi vaksin palsu.

"Tujuan manajemen krisis bukan membuat masyarakat menjadi panik, melainkan pusat pelayanan dan informasi agar masyarakat tenang," ucap Fahira.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

13 hari lalu

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.

Baca Selengkapnya

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

13 hari lalu

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

20 hari lalu

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

27 hari lalu

Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.

Baca Selengkapnya

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

40 hari lalu

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.

Baca Selengkapnya

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

41 hari lalu

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya

Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

42 hari lalu

Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.

Baca Selengkapnya

Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

42 hari lalu

Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

43 hari lalu

Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

Rapat pleno terbuka yang dipimpin Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengesahkan hasil rekapitulasi calon anggota DPD.

Baca Selengkapnya