DPR Tidak Buka Hasil Panitia Seleksi Calon Komisi Penyiaran  

Reporter

Senin, 18 Juli 2016 04:05 WIB

Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan membuka skor hasil penyaringan panitia seleksi Komisi Penyiaran yang telah diserahkan ke DPR.

"Hal ini menjadi kesepakatan dari para anggota Komisi Penyiaran dan hasil penilaian itu sudah diberikan ke anggota untuk jadi pertimbangan," ujar Ketua Komisi Informasi DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi, Minggu, 17 Juli 2016.

Komisi Informasi DPR pada Senin, 18 Juli 2016, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Mereka akan memilih sembilan nama yang pantas menjabat anggota KPI.

"Fit and proper test akan dibagi dalam lima gelombang. Hari pertama tiga kelompok, hari kedua, dua kelompok," kata Kharis. Komisi Informasi selanjutnya akan melakukan rapat pleno pada Selasa, 19 Juli, untuk mengambil keputusan dari tes tersebut.

Kharis menjelaskan, skor penilaian ke-27 calon anggota tersebut bukan menjadi bagian yang menentukan. Nilai itu hanya menjadi pertimbangan bagi anggota Komisi Informasi dalam mengambil keputusan.

Semuanya masih bergantung pada kemampuan para calon dalam meyakinkan anggota DPR lewat persentase visi dan misinya. "Kami akan obyektif dalam memilih," kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sebelumnya, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) mendesak DPR jujur dan obyektif dalam memilih sembilan calon anggota KPI. KNRP mendesak DPR untuk mengacu pada daftar skor penilaian yang telah diberikan kepada 27 calon anggota KPI dari Panitia Seleksi sebagai bahan pertimbangan penentuan anggota.

KNRP juga mendesak Panitia Seleksi Pemilihan Anggota membeberkan secara terbuka kepada publik daftar skor penilaian tersebut.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya