Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat jujur dan obyektif memilih sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Komisi Informasi DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon Komisioner KPI Pusat periode 2016-2019 pada 18-19 Juli 2016. DPR akan memilih sembilan dari 27 nama yang diajukan panitia seleksi yang sudah disaring sejak Mei 2016.
Aktivis KNRP, Lestari Nurhajati, meminta DPR tidak memilih anggota KPI yang akan menjadi kaki tangan industri penyiaran maupun kepentingan politik sempit. "Jangan sampai DPR masuk angin," katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 17 Juli 2016.
KNRP mengacu pada daftar skor penilaian yang telah diberikan kepada 27 calon anggota KPI dari panitia seleksi sebagai bahan pertimbangan penentuan anggota. KNRP juga mendesak panitia seleksi pemilihan anggota agar membeberkan secara terbuka daftar skor penilaian tersebut.
KNRP meminta DPR hati-hati memilih anggota KPI. Sebab, pada periode 2016-2019, akan dihadapi beberapa kondisi penting dalam masa kepengurusannya, antara lain memproses perpanjangan izin sepuluh stasiun televisi swasta tahun ini. Proses itu dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, KPI akan mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran untuk kepentingan politik pemilihan umum 2019. KPI juga akan terlibat penyusunan perubahan Undang-Undang Penyiaran yang sedang berlangsung saat ini. Terakhir, KPI akan terlibat proses imigrasi penyiaran dari analog ke digital dan akan mengubahnya ke sistem penyiaran Indonesia.
Akademikus Universitas Padjajaran, Eni Maryani, menambahkan, dengan kondisi tersebut, banyak pihak berkepentingan akan terpilih menjadi anggota KPI. "Antara lain stasiun TV dan partai politik," ucapnya.
Akademikus lainnya dari Universitas Indonesia, Nina Muthmainnah Armando, menuturkan DPR mampu memilih anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas. Tugas DPR harus mampu memilih anggota KPI. "Stasiun TV dan radio merupakan kekuatan besar menentukan peradaban dan kebudayaan bangsa ini,” tutur Nina.
Nina, yang juga mantan anggota KPI Pusat, menambahkan, akan ada upaya dari industri penyiaran untuk mempengaruhi proses pemilihan KPI. “Industri penyiaran akan menggunakan cara apa pun untuk menjamin anggota KPI yang terpilih selaras dengan kepentingan mereka,” ujarnya.
