Sanusi Benarkan Ada Dana Pengembang untuk Anggota DPRD  

Reporter

Kamis, 14 Juli 2016 19:43 WIB

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 2 April 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, membenarkan adanya gelontoran dana dari pengembang untuk anggota Dewan. Dana itu diduga digunakan sebagai duit pelicin pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. "Kalau enggak salah, Bang Uci pernah bilang di grup WhatsApp itu bahwa ada penggelontoran dana tentang reklamasi," ujar kuasa hukum Sanusi, Krisna Murthi, di gedung KPK, Kamis, 14 Juli 2016.

Bang Uci yang dimaksudkan Krisna adalah Sanusi. Sedangkan grup WhatsApp yang disebut adalah grup yang berisi anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca: Pencucian Uang Suap Reklamasi, KPK Sita Tiga Mobil Sanusi

Krisna mengatakan awalnya Sanusi tak mengerti duit yang dimaksud. Namun akhirnya ia berasumsi bahwa itu adalah duit dari pengembang. "Akhirnya, ketika berbicara tentang itu, Bang Uci menyambung ke arah sana," tuturnya.

Krisna mengatakan Sanusi akhirnya mengetahui adanya gelontoran duit itu. Namun ia membantah kabar bahwa pemimpinnya yang memberi tahu dia. "Bukan pimpinan, ada teman Dewan yang kasih tahu," ucapnya.

Adanya gelontoran dana dari pengembang ini terungkap dalam persidangan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, kemarin. Dalam persidangan itu, jaksa memutar rekaman perbincangan Sanusi dengan Manajer Perizinan Agung Sedayu Group Saiful Zuhri alias Pupung.

Baca: Putar Rekaman Sanusi, KPK Cari Pihak Lain dalam Suap Reklamasi

Rekaman itu mengungkapkan adanya bagi-bagi jatah yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada para anggota Balegda DPRD DKI Jakarta.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

2 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

2 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

2 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

4 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

6 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya