11 Pemudik Meninggal Akibat Terjebak Macet, Ini Saran DPR  

Rabu, 6 Juli 2016 18:29 WIB

Foto aerial kendaraan mengantre menuju pertigaan pertemuan antara pintu tol Brebes Timur dan jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah, 5 Juli 2016. Empat jalur dari jalan tol tersebut dibuka untuk kendararaan menuju arah Tegal. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan ada sebelas pemudik yang meninggal dalam perjalanan mudik tahun ini. Berdasarkan data sementara, BNPB mencatat ada sebelas orang yang meninggal dalam kendaraan atau tempat layanan kesehatan seusai terjebak kemacetan di beberapa titik.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengatakan pemerintah Joko Widodo harus memperbaiki sejumlah sektor yang terkait dengan proses mudik Idul Fitri. Menurut dia, dua hal utama yang diduga sebagai penyebab kemacetan panjang adalah mekanisme jalan tol dan belum adanya stasiun pengisian bahan bakar umum di Brebes Timur.

Ade mengatakan evaluasi ini didasarkan pada peninjauan langsung Ade saat terjadinya kemacetan panjang di Brebes Timur, beberapa hari lalu. "Ini (kemacetan) akan terus seperti itu," kata Ade di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2016.

Menurut Ade, pemerintah harus memikirkan sistem pembayaran jalan tol yang lebih efektif dan efisien sehingga tak terjadi penumpukan jumlah kendaraan. Salah satu caranya adalah penggunaan teknologi untuk mempercepat atau mengurai antrean menjelang gerbang jalan tol.

Namun, politikus Partai Golkar tersebut memberikan apresiasi terhadap kepolisian dan Kementerian Perhubungan yang mampu mengurangi jumlah kecelakaan. Ia mencatat terjadi penurunan sebesar 40 persen jumlah kecelakaan dibandingkan pelaksanaan mudik tahun lalu.

Soal korban jiwa, menurut Ade, tradisi mudik menjelang Idul Fitri pasti menyebabkan kemacetan yang berpotensi mengancam keselamatan beberapa masyarakat. Hal ini harus jadi catatan tambahan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perhubungan sehingga mengurangi jumlah korban jiwa dalam kecelakaan atau kemacetan. "Kalau zero accident tidak mungkin. Itu cita-cita utopia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan kemacetan di beberapa gerbang jalan tol seperti di Brebes Timur adalah hal wajar. Menurut dia, kebijakan menghilangkan barrier gate di sepanjang jalan tol Palikanci tetap tak mampu menghindari terjadinya kemacetan, karena kendaraan tetap harus antre membayar tarif jalan tol.

ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

11 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

16 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya