Soal Katabelece, Fadli Zon Jelaskan ke Akom Lewat WhatsApp  

Reporter

Rabu, 29 Juni 2016 19:07 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Konser Revolusi Pancasila di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 26 Mei 2016. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin berujar telah mendapatkan penjelasan dari wakilnya, Fadli Zon, ihwal katabelece permintaan penjemputan dan pendampingan putri Fadli kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York.

“Saya sudah dapat penjelasan dari Pak Fadli lewat grup WhatsApp,” ujar politikus Partai Golkar yang akrab disapa Akom itu saat ditemui di gedung anggota Dewan, Rabu, 29 Juni 2016.

Namun Akom enggan membuka isi pesan yang dikirim Fadli. Akom berdalih baru melihat judul pesannya sehingga belum dapat menganalisis masalah yang terjadi. “Isinya panjang lebar,” katanya.

Sebelumnya, beredar surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putri Fadli, Shafa, yang akan berkunjung ke New York. Dalam surat itu, tercantum jadwal dan rute penerbangannya.

Baca: Fadli Zon Berjanji Ganti Biaya Penjemputan Anaknya di New York

Surat tersebut berkop dan berasal dari Sekretariat Jenderal DPR yang ditujukan bagi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 tertanggal 10 Juni 2016 tersebut ditandatangani Kepala Biro KSAP (Kerja Sama Antar-Parlemen) Saiful Islam.

Dalam surat tersebut, ditampilkan 12 digit nomor pribadi Shafa. Selain itu, ada nomor kontak Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Tata Usaha Ketua DPR.

Baca: Surat Permintaan ke KBRI, Fadli Zon: Itu Inisiatif Staf Saya

Fadli sudah membantah permintaan penjemputan dan pendampingan itu. Menurut dia, permohonan penjemputan ini merupakan inisiatif dari stafnya. Ia menyatakan siap mengganti dana uang bensin Konsulat Jenderal yang terpakai.

Permintaan pendampingan itu, menurut dia, tidak ada gunanya. Sebab, anaknya mengikuti kegiatan Stagedoor Manor Camp, yang mengharuskan dia tinggal dan menetap di Loch Sheldrake, sebuah tempat terpencil yang ditempuh 2 jam perjalanan dari New York, tanpa didampingi siapa pun.

BAGUS PRASETIYO




Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya