TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap tangan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang lainnya tadi dinihari. Anggota Dewan itu diduga adalah Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, membenarkan bahwa Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III ditangkap KPK. "Iya, benar," kata Benny lewat pesan WhatsApp, Rabu, 29 Juni 2016.
Benny, yang juga politikus Demokrat ini, tidak tahu kasus apa yang menyebabkan anggota Dewan dari daerah pemilihan Bali itu dicokok komisi antirasuah. Dia menyerahkan ke KPK agar menjelaskan kasus tersebut. "Demokrat terpukul sekali," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan anggota Komisi Hukum bersama tiga orang ditangkap tadi dinihari. Namun Agus belum mau menjelaskan apa kasus yang menyebabkan anggota DPR itu dicokok tim satuan petugas KPK. "Tunggu konpers," katanya.
Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mencokok lima orang di tiga tempat, yaitu Medan, Padang, dan Jakarta. Namun hal ini juga belum terkonfirmasi.
Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.
