TEMPO Interaktif, Jakarta:Hasil survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap warga Jakarta menunjukkan 65,1 persen diantaranya memaafkan mantan Presiden Soeharto, tapi tak ingin proses hukum dihentikan. Survei dilaksanakan pada 17-20 Mei dengan metode "multi stage random sampling," dengan mewawancarai 438 responden secara tatap muka. Menurut Direktur LSI, Denny JA, hal itu bukan karena faktor kemarahan atau dendam, tapi karena publik menginginkan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dari survei itu juga tergambar bahwa 65,4 persen publik Jakarta menentang keputusan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Oleh 54, 9 persen reponden, SKP3 itu dinilai tidak adil. "Ini membuktikan bahwa masyarakat punya kesadaran akan kesetaraan di depan hukum," kata Denny saat memaparkan hasil survei tersebut. Sebanyak 48,9 persen responden menyebut korupsi sebagai kesalahan utama Soeharto, 20,8 persen pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berorganisasi, 9,1 persen pelanggaran hak azasi manusia, dan 7,5 persen politik yang otoriter. Dari hasil survei itu, menurut Denny, sudah saatnya bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil peran sebagai pemimpin yang tegas seperti Kim Dae Jung di Korea Selatan. Untuk menyatukan bangsanya yang terkoyak karena politik masa lalu, Presiden Kim memaafkan dua pendahulunya, ChunDo Hwan dan Roh Tae Woo. “Ini didahului dengan proses pengadilan,” ujarnya. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menjadi pembahas menilai wajar hasil survei tersebut. Sebab hal itu dilakukan ketika Soeharto tengah sakit kritis. “Ada anggapan di masyarakat, memaafkan orang yang sakit lebih baik daripada menghakiminya,” kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Raden Rachmadi
Berita terkait
Jaksa Minta Hakim Kabulkan Gugatan Supersemar
11 Maret 2008
Sidang lanjutan gugatan perdata pemerintah terhadap Yayasan Supersemar dan bekas presiden Soeharto, Selasa (11/3), memasuki agenda kesimpulan. Masing-masing pihak yakni jaksa pengacara negara dan pengacara Yayasan Supersemar mengajukan kesimpulan atas sidang gugatan perdata tersebut.
Baca SelengkapnyaKorban Rezim Orde Baru Tuntut Proses Hukum
27 Januari 2008
Meski mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mantan Presiden Soeharto, para korban rezim Orde Baru tetap menuntut pemerintah menjalankan kewajiban untuk penyelesaian hukum bagi Soeharto.
Baca SelengkapnyaSoeharto Hanya Bisa Mengangguk dan Menggeleng
12 Januari 2008
Christian menambahkan, Soeharto belum pernah berhenti bernafas seperti yang pernah diberitakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAli Wardhana Jadi Saksi Jaksa Dalam Kasus Soeharto
20 November 2007
Ali mengaku sempat menolak untuk perintah Soeharto yang dikemas dalam peraturan pemerintah dalam pengucuran dana BUMN ke yayasan.
Baca SelengkapnyaDokumen Asli Kasus Soeharto Justru Dititipkan ke Yayasan Suharto
8 Juni 2007
Bekas jaksa penuntut umum kasus Soeharto, Muchtar Arifin, mengatakan dokumen asli perkara pidana dugaan korupsi yayasan yang pernah dipimpin bekas presiden Soeharto tidak hilang. "Dokumen itu dititipkan ke manajemen (yayasan) tempat dokumen itu disita," ujar Muchtar seusai salat Jumat di Kejaksaan Agung, Jumat (8/6).
Baca SelengkapnyaAset Yayasan Soeharto Bisa Disita Sebelum Proses Pengadilan
6 April 2007
Pemerintah bisa melakukan penyitaan terhadap aset tujuh yayasan Soeharto sebelum proses pengadilan berlangsung. Menurut ahli hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, penyitaan perlu dilakukan secepat mungkin untuk mencegah harta dilarikan.
Baca SelengkapnyaYayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
8 Februari 2007
Yayasan Supersemar yang didirikan oleh mantan Presiden Suharto dalam bulan ini segera digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Terima Surat Kuasa Khusus Gugat Soeharto
1 Februari 2007
”Surat itu diterima pada Kamis (1/2) pagi saat bertemu presiden,” ujar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.
Baca SelengkapnyaBerkas Soeharto Masih di Tangan Jaksa Agung
25 Januari 2007
Berkas gugatan perdata kejaksaan terhadap yayasan yang dipimpin mantan presiden Soeharto masih di tangan Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaPresiden Akan Berikan Surat Kuasa Kepada Kejaksaan
24 Januari 2007
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan perdata terhadap kasus yayasan milik Soeharto.
Baca Selengkapnya
