Jokowi Gelar Rapat Terbatas di Perairan Natuna  

Reporter

Kamis, 23 Juni 2016 12:48 WIB

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat konferensi pers mengenai penunjukkan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 16 Juni 2016. Tito dinilai memiliki beberapa kelebihan untuk memimpin Polri dalam beberapa tahun ke depan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 23 Juni 2016, melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan kunjungan pertama Jokowi ke Kepulauan Natuna. Tak hanya mengunjungi, Presiden Jokowi juga akan menggelar rapat terbatas mengenai pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna.

Pemerintah memandang Kepulauan Natuna strategis karena merupakan wilayah yang berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Natuna juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia yang menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea.

Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi mengatakan setiap daerah perbatasan mesti menjadi beranda terdepan Indonesia. "Gedung pos perbatasan harus dibangun besar dan bagus. Ada pasar juga," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 23 Juni 2016.

Jokowi mengaku menggelar rapat terbatas di Kepulauan Natuna lantaran ingin menyaksikan langsung kondisi wilayah itu. Dengan demikian, rencana pengembangan yang disiapkan bakal menjadi lebih terarah dan jelas.

Pemerintah berharap pembangunan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari di Kabupaten Natuna mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, infrastruktur seperti jalan harus lebar.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kepulauan Natuna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

ADITYA BUDIMAN




Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya