Soal Reklamasi Teluk Benoa, Gubernur Bali Tak Mau Disalahkan  

Reporter

Rabu, 22 Juni 2016 23:14 WIB

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam For Bali melakukan aksi damai di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 5 Juni 2016. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyinggung soal rencana proyek PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), yaitu reklamasi di Teluk Benoa pada saat menghadiri Sarasehan Kamtibmas HUT Bhayangkara ke-70 di Mapolresta Denpasar, Rabu, 22 Juni 2016. Pelaksana proyek tersebut ialah bagian dari jaringan bisnis milik taipan Tomy Winata.

Pastika mengatakan dia sudah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas tentang rencana reklamasi supaya masalah ini tidak menggantung terlalu lama. "Semua mencari kambing hitam, yang paling mahal Gubernur," katanya di Mapolresta Denpasar, Rabu, 22 Juni 2016.

Mantan Kapolda Bali itu menjelaskan keputusan reklamasi Teluk Benoa ada pada Presiden Joko Widodo. "Saya tidak berwenang membatalkan Perpres. Saya tidak berkepentingan secara pribadi soal reklamasi," ujarnya.

Pastika menuturkan, aksi masyarakat Bali yang rutin mengadakan demonstrasi menolak reklamasi Teluk Benoa dianggap dia sebagai upaya yang sia-sia. "Percuma demo terus sampai berdarah-darah di depan saya, tidak mungkin saya minta ke Presiden mencabut Perpres. Saya sudah bosan jadi kambing hitam," tuturnya.

Adapun Ketua Pasubayan Desa Adat tolak reklamasi Teluk Benoa, Wayan Swarsa, yang juga hadir dalam Sarasehan Kamtibmas HUT Bhayangkara ke-70, mengatakan, sebagai pemerintah daerah, semestinya Gubernur Bali punya gambaran yang nyata dalam menyikapi gejolak yang ada terkait penolakan reklamasi.

"Sebetulnya beliau tidak bisa bilang seperti itu. Kalau tidak ke Gubernur, ditujukan kepada siapa lagi?" katanya kepada Tempo seusai acara. "Demo masyarakat adat yang kami tunjukkan agar pemerintah pusat mendengarkan tuntutan masyarakat adat Bali untuk mengembalikan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi, cabut Perpres 51/2014."

Swarsa menjelaskan, Mangku Pastika sebagai seorang pemimpin di Bali seharusnya secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat Bali kalau memang sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas reklamasi.

"Kalau memang sudah ketemu Presiden, ya omongkan itu kepada rakyat, seharusnya begitu. Kalau beliau mengeluh dijadikan kambing hitam dalam konteks selalu disalahkan, kami tidak pernah menyalahkan seorang Gubernur," ujar Swarsa. "Tapi kepada siapa rakyat menyampaikan aspirasinya kalau bukan kepada pemimpin daerahnya?"

Swarsa juga mengutip ajaran Asta Brata, yakni delapan sifat kepemimpinan dalam agama Hindu, untuk menyikapi sikap Gubernur Bali tentang reklamasi Teluk Benoa.

"Mahambeg Maring Samudra, artinya seorang pemimpin itu meniru layaknya sifat lautan yang harus menampung segala aspirasi rakyatnya," tutur Bendesa Adat Kuta itu. "Gubernur dengan segala pertimbangan mau tidak mau, disukai atau tidak, harus menampung aspirasi itu, kemudian berkoordinasi dengan segala komponen yang ada."

BRAM SETIAWAN

Berita terkait

Irjen Marthinus Hukom Kepala BNN ke-13, Berikut Profil Kepala BNN dari Masa ke Masa

6 Desember 2023

Irjen Marthinus Hukom Kepala BNN ke-13, Berikut Profil Kepala BNN dari Masa ke Masa

Irjen Pol Marthinus Hukom menjadi Kepala BNN ke-13 menggantikan Petrus Golose. Berikut Kepala BNN sejak pertama dibentuk sejak 1999.

Baca Selengkapnya

Cara Kota Yogyakarta Jadi Kawasan tanpa Rokok: Mau Merokok, Silakan ke Kuburan

15 Agustus 2021

Cara Kota Yogyakarta Jadi Kawasan tanpa Rokok: Mau Merokok, Silakan ke Kuburan

Simak bagaimana Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Denpasar, dan Sawahlunto menciptakan kawasan tanpa rokok demi menjadi kota/kabupaten layak anak.

Baca Selengkapnya

Bali Satu-satunya Provinsi Dinilai Baik Kurangi Sampah

25 Februari 2021

Bali Satu-satunya Provinsi Dinilai Baik Kurangi Sampah

Bali berhak memperoleh dana insentif khusus kategori pengelolaan sampah sebesar Rp 5,65 miliar. Simak dasar penilaian di Hari Peduli Sampah Nasional.

Baca Selengkapnya

Ada Rumah Bisabilitas Buat Disabilitas di Denpasar Bali

27 Februari 2020

Ada Rumah Bisabilitas Buat Disabilitas di Denpasar Bali

Rumah Bisabilitas yang merupakan rumah kreatif disabilitas menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas difabel.

Baca Selengkapnya

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian Denpasar

24 Juni 2019

OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian Denpasar

OJK mengimbau kepada nasabah BPR Legian agar tetap tenang.

Baca Selengkapnya

Usai Lebaran, Nirina Zubir Gowes Sepeda dari Jakarta ke Denpasar

19 Juni 2019

Usai Lebaran, Nirina Zubir Gowes Sepeda dari Jakarta ke Denpasar

Melalui tagar #suami_istri_ride Nirina Zubir membagikan perjalanan bersepeda dari Jakarta menuju Denpasar, Bali

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Es Blewah, Minuman Buka Puasa Favorit di Denpasar

20 Mei 2019

Es Blewah, Minuman Buka Puasa Favorit di Denpasar

Es blewah yang hanya dapat dijumpai saat Ramadan menjadi minuman buka puasa khas untuk menyemarakkan Pasar Ramadan di Kampung Jawa, Denpasar Barat.

Baca Selengkapnya