Tim advokasi pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diwakilkan oleh Habiburokhman (Kiri) menunjukan selebaran gelap yang menjatuhkan pasangan Jokowi-Ahok saat mengadukan dugaan pelanggaran pilkada oleh pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) ke Panwaslu DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menghabiskan energi untuk mengurusi pengumpulan salinan KTP. Menurut dia, bisa saja dalam waktu dekat Ahok menjadi tersangka kasus retribusi tambahan reklamasi di Teluk Jakarta.
"Rompi oranye (warna rompi tahanan KPK) yang saya siapkan untuk Ahok masih ada di mobil saya. Setiap saat siap saya antar ke KPK kalau Ahok jadi tersangka," kata Habiburokhman saat dihubungi pada Senin, 20 Juni 2016. Penyataan ini menanggapi pendukung Ahok yang meminta Habiburokhman menunaikan janjinya.
Dalam cuitan Twitter-nya pada 26 Februari 2016, Habiburokhman mengaku siap terjun bebas dari puncak Tugu Monumen Nasional jika Teman Ahok, organisasi relawan pendukung Ahok, berhasil mengumpulkan cukup KTP sebagai syarat yang membawa Ahok maju Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 melalui jalur independen.
Mei lalu, jumlah salinan KTP sesuai dengan yang disyaratkan KPU sudah dipenuhi relawan Teman Ahok. Bahkan, kemarin, berdasarkan pantauan dari situs resminya, www.temanahok.com, jumlah salinan KTP yang terkumpul sudah mencapai lebih dari satu juta lembar, yakni 1.024.632.
"Satu-satunya pihak yang menghitung, memverifikasi, dan mengklaim hanyalah Teman Ahok," kata Habiburokhman dalam pesan WhatsApp pada Senin, 20 Juni 2016. "Saya menganggap klaim tersebut tak lebih dari psywar (perang urat syaraf) politik murahan hanya untuk mengangkat popularitas Ahok yang banyak dibenci rakyat."
Ia meragukan kredibilitas Teman Ahok, apalagi sejak ada tuduhan aliran Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi masuk ke mereka. Habiburokhman mempertanyakan verifikasi KTP itu. Ia menilai, Teman Ahok sangat ketakutan dengan Undang-Undang Pilkada, yang harus mencantumkan metode verifikasi dengan sensus atau pengecekan satu per satu.
"Melihat gelagatnya, saya curiga pasti ada masalah besar dalam pengumpulan KTP itu. Mungkin saja terjadi manipulasi selama pengumpulan KTP," ujar Habiburokhman. Indikasi keabsahan KTP 1 juta adalah ketidakberanian Teman Ahok mendeklarasikan pencalonan DKI1 itu lewat jalur independen. Indikasi ini juga dicuitkan Habiburokhman pada akun Twitter pribadinya, @habiburokhman.
