DPR Gelar Uji Kelayakan Tito Karnavian, Ini Jadwalnya  

Reporter

Senin, 20 Juni 2016 17:13 WIB

Komisaris Jenderal Tito Karnavian (BNPT)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya selesai menyusun jadwal rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Proses tersebut akan dimulai besok dengan agenda meminta pandangan dari lembaga hukum.

"Besok kami akan undang PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)," kata Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.

Hari ini, Komisi Hukum berencana memasang iklan di media massa soal pengumuman pencalonan Tito. Berikutnya, lusa, Komisi Hukum akan berkunjung ke kediaman Tito. "Mulai pukul 13.00 sampai berbuka puasa," kata Bambang.

Agenda utama, yakni uji kelayakan dan kepatutan, baru digelar Kamis, 23 Juni 2016, pukul 10.00 hingga 16.00. Malam harinya, sekitar pukul 20.00, akan diambil putusan menerima atau menolak. Selanjutnya, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa pekan depan.

Bambang berujar, tidak ada hambatan ihwal jadwal uji kelayakan ini. Sebab, semua fraksi sepakat uji kelayakan dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sebelumnya diberitakan menginginkan uji kelayakan pasca-Lebaran, mengusulkan dilakukan pada Kamis mendatang. "Partai pemerintah dan non-pemerintah semua mendukung sebelum Lebaran," ucap Bambang.

AHMAD FAIZ


Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

16 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

3 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

4 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya