TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono belum bisa memastikan apakah ia akan mundur dari jabatannya atau tidak setelah target satu juta kartu tanda penduduk yang dikumpulkan oleh Teman Ahok tercapai.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya pernah meminta Heru berhenti menjadi pegawai negeri jika target KTP terpenuhi. "Nanti mau dibicarain dengan beliau (Ahok)," kata Heru di Balai Kota, 20 Juni 2016.

Pada waktu yang bersamaan, Partai NasDem, Hanura, dan Golkar menyatakan akan mendukung Ahok kembali maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jumlah kursi ketiga partai tersebut jika digabung telah mencukupi untuk mengusung calon gubernur.

Saat ditanya kendaraan politik yang lebih baik untuk berdampingan dengan Ahok, Heru mengatakan, yang terpenting jalur tersebut adalah jalan yang terbaik, termudah, dan tercepat bagi langkah Ahok menjadi Gubernur. "Ya, saya kan prajurit. Perintah Pak Gubernur, ikut saja," tutur dia.

Menurut Heru, jika Ahok mengambil jalur independen, ia masih harus melalui beberapa tahapan, seperti verifikasi faktual, penggandaan KTP, tanda tangan, hingga pembubuhan meterai. "Segala macam yang perlu masih jadi bahan pertimbangan yang lebih lanjut. Tergantung beliau, yang termudah, terbaik, buat Pak Gubernur," kata dia.

Heru mengatakan akan menerima keputusan apa pun dari Ahok, apakah ia masih akan melanjutkan untuk mendampingi Ahok dalam pemilihan gubernur nanti. Heru juga mengatakan tidak merasa diberi harapan palsu oleh Ahok setelah merapatnya tiga partai mendukung Ahok.

"Enggak (kecewa) lah. Kan saya masih PNS, masih ada gaji. Enggak masalah, saya santai aja," tutur Heru. "Iya, iya siap. Ya, tergantung, namanya saya bawahan. Tergantung perintah," kata dia.

LARISSA HUDA