Tito Masih Yunior, Badrodin: di Polda Metro Wakil Dia Senior

Reporter

Jumat, 17 Juni 2016 19:09 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak khawatir ada gejolak pada tubuh Polri ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sebab, dari sejumlah perwira bintang tiga, Tito termasuk yunior.

Namun Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti menepis kekhawatiran itu. Menurut dia, publik bisa menilai dari pengalaman Tito sebagai Kepala Polda Metro Jaya.

"Di Polda Metro sama. Wakilnya juga senior, direkturnya juga senior. Kira-kira bisa enggak?" kata Badrodin di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juni 2016.

Dia meminta masyarakat tidak meragukan kemampuan Tito karena sudah terbukti di Polda Metro. "Staf-stafnya juga senior."

Badrodin menambahkan, syarat untuk menjadi calon Kapolri dalam undang-undang tak ada unsur senioritas, melainkan harus perwira tinggi aktif serta terpenuhi jenjang karier dan kepangkatannya. "Setiap perwira Polri yang bintang tiga tentu punya kemampuan memimpin Polri, tapi kan satu sama lain mempunyai kelebihan masing-masing," ujar Badrodin.

Ia menuturkan bahwa kelebihan itu bisa dilihat dari pendidikan dan rekam jejak dalam menjalani jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya. Selain itu, berdasarkan masukan-masukan. Pernyataan Badrodin merujuk pada penunjukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri.

"Saya pikir tepat (penunjukan Tito) karena mempunyai banyak keunggulan, baik dari sisi akademik, kemampuan manajerial, maupun teknis profesi," tutur Badrodin.

Menurut Badrodin, awalnya Tito menolak ketika diminta menjadi calon Kapolri dan memilih tetap melakukan pembenahan untuk menanggulangi terorisme. "Tapi namanya prajurit, kalau memang diperintahkan, harus siap."

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

8 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya