Ke Papua, Menteri Luhut Ingin Selesaikan Masalah HAM

Reporter

Kamis, 16 Juni 2016 18:32 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke Papua untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Luhut akan berada di sana selama tiga hari.

Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Luhut tiba di Bandara Sentani, Jayapura, pada Kamis pagi. Kedatangannya disambut pejabat setempat, di antaranya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Panglima Komando Daerah Militer XVII Cendrawasih Hinsa Siburian, dan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.

"Saya akan menemui semua lapisan masyarakat. Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa," ujar Luhut, dalam keterangan media Kementerian Koordinator Politik, Kamis, 16 Juni 2016.

Luhut mengatakan pihaknya sudah membentuk tim terpadu yang menangani sejumlah dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tim yang dibentuk pada Mei 2016 itu bekerja menghimpun data, informasi, dan analisis terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Tim itu akan mempercepat penuntasan kerja tim sebelumnya.

"Tim terpadu ini membuat kriteria soal apa itu yang disebut pelanggaran HAM. Kriteria tersebut dibuat secara tak berpihak, transparan, dan terukur," tuturnya.

Dari kriteria tersebut, ujar Luhut, ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga kasus yang benar-benar tergolong pelanggaran HAM dari 22 kasus yang diteliti. "Yaitu kasus Wasior, Wamena, dan Paniai."

Luhut memastikan pihak yang terbukti bersalah akan menjalani proses hukum. "Siapa pun dia, masyarakat atau aparat. Pokoknya kalau salah, harus diproses."

Agar pekerjaan tim itu transparan, pemerintah pun melibatkan sejumlah duta besar negara asing di Indonesia. Di antaranya Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson, Dubes Solomon Salana Kalu, Dubes Fiji S.T Cavuilati, dan Dubes Papua Nugini Peter Ilau.

"Kehadiran mereka (para dubes) bertujuan agar masyarakat internasional melihat apa saja yang kami kerjakan. Mereka bukan tim pencari fakta," katanya.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

3 hari lalu

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

Indonesia dikabarkan tengah mengimpor Indonesia tengah mengimpor sejumlah produk spyware dan pengawasan yang sangat invasif dari Israel.

Baca Selengkapnya

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

6 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

11 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

13 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

13 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

14 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

21 hari lalu

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

21 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

22 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

29 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya