Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dikabarkan terlibat percekcokan dengan awak pesawat Garuda mengenai jumlah tas yang dibawanya ke atas kabin pada penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta, 20 Oktober 2013 silam. Namun dari konfirmasi, Menpora mengatakan bukan ia yang melakukannya, melainkan salah satu ajudannya. TEMPO/Jati Mahatmaji
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan ada yang janggal dalam surat yang disiapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuknya. Surat itu berisi permintaan agar Roy mengembalikan aset-aset yang tercatat sebagai barang milik negara (BMN). Permintaan itu menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap barang inventaris milik Kementerian. "Itu tidak masuk akal," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Juni 2016.
Roy mengatakan jika Kemenpora ingin menarik barang yang dinilai milik negara, seharusnya hal itu dilakukan satu atau dua bulan setelah ia tak lagi menjabat sebagai menteri. Selain itu, kata Roy, audit BPK tahun 2015 memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada Kemenpora semasa dia menjabat. "Kalau sudah WDP itu menurut saya sudah clear, tidak ada apa-apa," ucapnya. BACA: Bawa Pulang Aset Negara, Kemenpora Surati Roy Suryo
Atas dasar itu politikus Partai Demokrat ini menduga Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya mencari-cari kesalahannya. Meski demikian ia tidak menyatakan bahwa ada kekeliruan dalam audit BPK. "Saya enggak nyalahin BPK tapi saya lihat ada something wrong dari Kemenpora," katanya.
Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menyurati mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo agar mengembalikan aset-aset yang tercatat sebagai BMN. Aset yang diduga diboyong tersebut berupa peralatan rumah tangga yang digunakan Roy semasa menjadi menteri pada periode Januari 2013-Oktober 2014.
Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Bambang Trijoko membenarkan adanya surat tersebut. Namun ia belum bisa menjelaskan rincian barang apa saja yang ditagihkan ke Roy Suryo. "Nanti kami kasih penjelasan," katanya.
Hingga saat ini, Roy mengatakan belum menerima surat itu. Jika nanti surat itu sampai di tangannya, politikus Partai Demokrat ini berencana akan mengembalikan surat itu ke Kementerian. "Kalau menerima pun saya akan pertanyakan karena sudah lewat dari masanya," ucapnya.