Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menilai terdapat perbedaan penggunaan dasar Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Agus, dengan menggunakan Perpres 40/2014 banyak poin yang disampaikan pada laporan BPK menjadi gugur.
Menurut dia, berdasarkan Perpres 40/2014 banyak hal pada laporan BPK menjadi gugur karena tidak diperlukan lagi perencanaan dalam pembelian lahan. "Itu yang coba kami dalami saat auditor BPK ketemu penyelidik kami," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Penyelidik KPK, kata Agus, mengacu Perpres Nomor 40/2014 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012. Menurut Agus, peraturan tersebut memperkuat perpres yang menyatakan pengadaan lahan kurang dari lima hektare boleh dinegosiasikan secara langsung.
Agus mengatakan sampai saat ini KPK belum memutuskan untuk menghentikan perkara Sumber Waras. Namun, Agus mendapat permintaan dari penyelidik untuk menghentikan kasus tersebut. "Kalau ada bukti baru kami proses lagi. Hari ini belum kami putuskan berhenti. Tapi sampai saat ini, laporan ke kami, mereka (penyelidik) tidak menemukan perbuatan melawan hukum," katanya.
KPK, kata Agus, bakal terus berkoordinasi dengan BPK. Penyelidik masih membutuhkan informasi yang akan digali terkait dengan pembelian lahan tersebut. "Kami akan undang BPK. Diskusi penyelidik kami dan auditor BPK," kata Agus.
KPK menyelidiki kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2015. Saat itu, perwakilan BPK menyerahkan langsung hasil audit kepada Ketua KPK sementara, Taufiequrrahman Ruki.
Oleh BPK, proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014 itu tidak sesuai prosedur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.
