Anggota Komisi Yudisial usai mengikuti pengambilan sumpah pada acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 18 Desember 2015. Para anggota KY yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120/P/Tahun 2015 terdiri atas Kolonel (Purn) Chk Dr Joko Sasmito, Maradaman Harahap (mantan hakim), Sukma Violetta (anggota masyarakat), Sumartoyo (praktisi hukum), dan Farid Wajdi (praktisi hukum). Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial akan lebih selektif memilih kasus untuk diawasi menyusul pengurangan anggaran lembaga ini sampai 25 persen.
"Ketika hakimnya semakin sering dilaporkan, dugaan pelanggaran dan ada permohonan pemantauan terhadap persidangan itu akan kita prioritaskan," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdpada, saat buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.
Anggaran Komisi Yudisial akan dikurangi 25,8 persen, yaitu dari Rp 148,8 miliar menjadi Rp 110,3 miliar per tahun.
Menurut Farid, Komisi Yudisial akan memprioritaskan pengawasan pada kasus yang lebih menyinggung kepentingan publik. Terutama, kata dia, pada kasus yang menyorot dimensi ekonomi dan dimensi perilaku hakimnya.
"Jadi tidak semua laporan yang masuk tahun ini akan kita periksa. Kita akan lihat dampaknya seperti apa," tutur Farid. Sampai Juni 2016, ada sekitar 600 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Dia mengatakan, bila anggaran dipotong, akan dilihat mana prioritas dan mana yang ditunda penyelesaiannya.
Komisi penegak etika para hakim ini mengaku telah mengkomunikasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terkait dengan rencana pemangkasan anggaran.
Farid menilai, hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Anggaran Komisi Yudisial yang dipotong 25,8 persen itu pertanda bahwa pilihan penegakan hukum dengan pendekatan perilaku hakim akan menjadi minimalis. "Bagaimanapun akan berpengaruh pada proses pengawasan dan kinerja hakim," tuturnya.
