Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara Menjelaskan tentang lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Rezki
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menentukan sikap atas penanganan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan keputusan melanjutkan atau tidak penyelidikan kasus pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan diumumkan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juni 2016.
"Sebetulnya Sumber Waras sudah hampir konklusi," kata Agus di gedung KPK, Senin, 13 Juni 2016. "Konklusinya dibuka di DPR aja."
Menurut Agus, kesimpulan hasil gelar perkara (ekspose) penyidik dan pimpinan Senin sore tadi tidak memenuhi harapan banyak orang. "Jadi bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain."
Meski sudah hampir konklusi, kata Agus, penyidik masih akan meminta keterangan dari satu instansi lagi. Namun, ia enggan membeberkan nama instansi yang dimaksud.
KPK menyelidiki kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun lalu. Saat itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan langsung hasil audit kepada Ketua KPK sementara, Taufiequrrahman Ruki.
Oleh BPK, proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014 itu tidak sesuai prosedur. Pemprov DKI dianggap membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.
BPK menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras ini. Namun, pimpinan KPK jilid baru ini masih belum menemukan bukti adanya niat jahat seseorang dalam kasus tersebut.
